Banyak Warga Miskin Tak Punya KIS, Kantor Walikota Depok Didemo

Merdeka.com - Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Depok mendatangi kantor Balaikota. Mereka menuntut agar seluruh warga Depok yang belum terdaftar dalam Kartu Indonesia Sehat (KIS) untuk bisa didaftarkan.

Ketua DKR Kota Depok Roy Pangharapan mengatakan, kedatangannya ke Balaikota untuk melaporkan masih banyaknya masyarakat, khususnya di Kota Depok yang dirugikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

"Untuk itu kami DKR Kota Depok melakukan Aksi Bela Rakyat di Kantor Walikota Depok, dengan tetap menuntut hak dasar rakyat bidang kesehatan. Masih banyak warga miskin yang belum mempunyai Kartu Indonesia Sehat (KIS) padahal namanya tercantum sebagai penerima bantuan iuran (PBI)," katanya, Kamis (27/12).

Dia mengimbau agar masyarakat yang tidak mampu tidak diam bila belum mendapatkan KIS. Karena nantinya, pada saat sakit akan mendapatkan kesulitan tidak ditanggung BPJS dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

"Segera laporkan ke kader dan relawan DKR kami terdekat, agar segera diperjuangkan untuk mendapatkan KIS yang telah disediakan oleh Pemerintahan Jokowi. Itu hak rakyat. Jangan sampai kita tidak mendapatkan pelayanan kesehatan," tegasnya.

Dia juga melaporkan banyaknya masyarakat miskin yang terpaksa menunggak pembayaran iuran BPJS karena tidak mampu. Salah satunya adalah Mori Martin yang berlamat di Gang Fflamboyan 88, Cisalak Pasar RT/RW 08/05.

"Pak Mori seorang sopir angkot, karena nunggak 6 bulan, pelayanan kesehatan tidak ditanggung BPJS. Padahal dia orang tidak mampu, tapi tidak mendapatkan PBI dan tidak memiliki KIS, terpaksa ikut BPJS Mandiri dan akhirnya gak mampu bayar," paparnya.

Hal yang sama dialami oleh Haidir yang beralamat di Beji, Depok yang pekerjaannya sebagai buruh harian lepas. "Mendapatkan KIS, tapi gak bisa digunakan. Ketika anak sakit dan masuk rumah sakit, harus membayar Rp 510.000," katanya.

Ada lagi Sugeng Waryanto beralamat Kemiri Muka, Beji, Depok tidak mendapatkan PBI pelayanan kesehatan karena tidak memiliki KIS atau kartu BPJS. Padahal dia tidak mampu dan hanya bekerja sebagai buruh harian lepas. "Ini siapa yang tanggung jawab,” ujarnya.

Dia menjelaskan, penerima PBI dan memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari APBD kota Depok saat ini sebanyak 209.801 orang. Masyarakat miskin Kota Depok yang masih belum mempunyai KIS sekitar 10.000 orang. Sementara itu rakyat miskin yang menunggak pembayaran BPJS Mandiri sebanyak, 204.078 orang dengan total tagihan sebesar Rp 94 miliar.

"Jadi walaupun sudah disuntik dana APBN berkali-kali, tidak ada perubahan dalam penjaminan rakyat miskin oleh BPJS. Hal ini mempengaruhi pembiayaan di rumah sakit, akhirnya tidak bisa melayani maksimal dan sangat berdampak buruk dan beresiko pada pasien yang tidak mampu dan miskin," pungkasnya.