Banyak yang palsu di bidang kesehatan bikin susah rakyat

Merdeka.com - Dunia kesehatan di Tanah Air tercoreng. Banyak produk bidang kesehatan ditemukan palsu dan membuat gempar masyarakat. Alhasil, rakyat pun menjadi susah karenanya.

Tak sedikit kasus dalam dunia medis menjadi sorotan publik. Tak heran, sebab banyak orang langsung bersentuhan dengan aspek kesehatan.

Teranyar, ratusan warga di Kabupaten Bandung Barat (KBB) menerima Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bodong alias palsu. Kartu itu diterima warga dari sebuah lembaga berkedok peduli duafa.

"Sebanyak 200-an orang yang daftar. Jadi lembaga itu datang ke desa menawarkan sudah sejak delapan bulan lalu," kata Fauzy Samsul Lurah Desa Kertajaya KBB, Minggu (24/7).

Terungkapnya BPJS palsu yang dimiliki warga tersebut ketika salah satu pasien berobat di salah satu rumah sakit di Kota Cimahi. Saat itu, kartu BPJS tidak dapat digunakan.

Setelah dikumpulkan, ternyata ada ratusan warga yang memang menerima kartu BPJS palsu. Warga pun bertambah susah, mau berobat ditolak rumah sakit karena jadi korban.

"Untuk pembuatan kartu palsu kita geram dan prihatin. Jadi kita mengimbau kepada masyarakat agar jangan pernah mengurus kartu dengan calo apalagi yang sudah jelas tidak resmi dan tidak bekerjasama dengan BPJS," ujar Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Senin (25/7).

Tak hanya itu, terbongkarnya sindikat produsen dan distributor vaksin palsu bukti Indonesia dalam keadaan darurat farmasi. Pengawasan peredaran obat dan vaksin dinilai terlalu lemah.

Lagi-lagi rakyat menjadi korban dan susah akibatnya. Pemerintah dianggap tidak hadir dan lalai menjamin kesehatan warganya.

"Penemuan masifnya peredaran vaksin palsu ini adalah pertanda pemalsuan obat di negeri ini sudah dalam keadaan darurat," kata Koordinator Presidium Forum Alumni Aktivis Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (FAA PPMI), Agung Sedayu di Jakarta, Minggu (24/7).

Kasus vaksin palsu merupakan kejahatan kemanusiaan luar biasa. Apalagi, produksi vaksin palsu telah dilakukan sejak tahun 2003 dan dalam peredarannya melibatkan rumah sakit, klinik, ataupun apotek.

Selama 13 tahun lamanya, bayi-bayi di Indonesia 'dicekoki' dengan vaksin palsu. Sindikat peredaran vaksin palsu baru terbongkar setelah munculnya keluhan dari masyarakat.

Kementerian Kesehatan dan Badan POM adalah pihak yang paling sering diminta bertanggung jawab dalam kasus-kasus yang berhubungan dengan dunia medis semacam ini. Hal itu dikarenakan kasus-kasus medis yang pernah terjadi di Indonesia, biasanya disebabkan karena sejumlah produk medis atau kesehatan yang terkontaminasi atau bahkan dipalsukan.

Sejauh ini, kinerja Kementerian Kesehatan dan Badan POM dipertanyakan. Beredarnya vaksin palsu merupakan dampak dari kelalaian pemerintah dan bukti adanya mafia di dunia medis.

"Pemerintah lalai. Kewenangan tanggung jawab pemerintah pengadaan dan pengawasan. Apalagi ini vaksin yang disebar jutaan warga negara. Ini kelalaian. Apakah sistemnya, oknumnya, kita cari tahu. Bocor-bocor ini apakah karena orang perorang atau kongkalingkong dengan lembaga lain," kata Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/6).

Tak berhenti di vaksin palsu saja, bakteri Sakazaki yang berada di susu formula juga pernah membuat geger Indonesia pada tahun 2008 silam. Ketika itu berdasarkan penelitian yang di lakukan IPB terhadap 74 sampel susu formula, 13,5 persen di antaranya mengandung bakteri berbahaya.

Bakteri Sakazaki atau yang secara lengkapnya disebut Enterobacter Sakazaki, merupakan bakteri gram negatif anaerob fakultatif berbentuk koliform (kokoid), dan tidak membentuk spora. Sakazaki dapat menyebabkan radang selaput otak dan radang usus pada bayi.

Kasus ini sempat membuat para orangtua khawatir ketika memberikan anak-anaknya susu formula. Terlebih lagi, tidak ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang mana saja susu formula yang mengandung zat berbahaya tersebut.