Follow
BAP DPD RI perdalam kasus sengketa tanah warga Pisangan dengan UIN Jakarta
Merdeka.com - Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI menerima keluhan dari warga masyarakat lingkungan Sedap Malam dan Puri Intan Kelurahan Pisangan Kecamatan Ciputat. Hal tersebut terkait sengketa tanah antara UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta).
Ketua BAP DPD RI Abdul Gafar Usman menjelaskan bahwa berdasarkan surat pengaduan masyarakat yang masuk. Warga masyarakat lingkungan Sedap Malam dan Puri Intan meminta status hukum yang bersinggungan dengan UIN Syarif Hidayatullah dengan mengatasnamakan Kementerian Agama.
"Para warga ini ingin meminta status hukum terkait tanahnya yang bersinggungan dengan Kementerian Agama," ucap Abdul Gafar di Komplek Parlemen Gedung DPD RI, Jakarta, Kamis (4/10).
-
Siapa yang diadukan ke DKPP? Dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) perkara nomor 19-PKE-DKPP/I/2024, Nus Wakerkwa mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy’ari berserta anggota KPU Mochammad Afifuddin dan Parsadaan Harahap.
-
Dimana sidang DKPP digelar? Ketua KPU, Hasyim Asy'ari saat mengikuti sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP) dengan pihak pengadu Nus Wakerkwa di Gedung DKPP, Jakarta, Jumat (26/4/2024).
-
Apa yang DPR minta KPK usut? 'Komisi III mendukung penuh KPK untuk segera membongkar indikasi ini. Karena kalau sampai benar, berarti selama ini ada pihak yang secara sengaja merintangi dan menghambat agenda pemberantasan korupsi.'
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Dimana DPR ingin polisi pantau? 'Saya jadi khawatir momentum mudik kemarin dijadikan sebagai jalur transaksi oleh para pengedar. Dia bawa narkoba ntah dari luar negeri atau suatu daerah, masuk ke daerah lainnya. Untuk itu setiap Polda, Polres, hingga Polsek, wajib pantau wilayahnya masing-masing. Pastikan tidak ada lonjakan narkoba,' tambah Sahroni.
-
Apa yang diminta DPR untuk KPK dan Polri? Lebih lanjut, Sahroni tidak mau kerja sama ini tidak hanya sebatas formalitas belaka. Justru dirinya ingin segera ada tindakan konkret terkait pemberantasan korupsi 'Tapi jangan sampai ini jadi sekedar formalitas belaka, ya. Dari kolaborasi ini, harus segera ada agenda besar pemberantasan korupsi. Harus ada tindakan konkret. Tunjukkan bahwa KPK-Polri benar-benar bersinergi berantas korupsi,' tambah Sahroni.
Dia menjelaskan kembali bahwa sebelumnya tanah warga dikuasai atau dimiliki oleh Yayasan Pembangunan Madrasah Islam dan Ihsan (YPMII). Namun, sebagian warga sudah melakukan jual-beli dan ada juga sebagian kecil mendapatkan hibah dari YPMII. "Dari 269 warga, sembilan rumah warga telah diratakan. Dan sudah dibangun rusunawa oleh UIN Syarif Hidayatullah," ujar senator asal Riau itu.
Ke depan, lanjut Abdul Gafar, pihaknya akan meminta keterangan dari pihak terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), UIN Syarif Hidayatullah, dan Kementerian Agama. "Ke depan kita akan mengundang pihak terkait terkait masalah tanah ini," tegasnya.
Sementara itu, salah satu warga di Kelurahan Pisangan Nursalim menceritakan bahwa pemilikan status surat tanahnya berada berdekatan dengan UIN Syarif Hidayatullah. Namun, pihaknya telah memperoleh tanah melalui jual-beli dan ada pun di dapat dari hibah oleh YPMII. "Kami memiliki bukti kepemilikan akta jual beli. Namun saat ini di klaim oleh UIN Syarif Hidayatullah dengan mengatasnamakan Kementerian Agama," jelas dia.
Nursalim menambahkan YPMII awalnya memiliki tanah seluas 96 hektare dan saat ini telah dimiliki masyarakat 5,6 hektare. "Jadi kami ingin menuntut status hukum tanah kami yang 5,6 hektare. Sembilan rumah yang terdiri dari 6000 meter telah dieksekusi," cetusnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Politisi PDIP Trimedya Panjaitan mengungkit bahwa Badan Pertanahan Negara (BPN) masih banyak terdapat mafia tanah di dalamnya
Baca Selengkapnya
Tim Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai bagian dari Tim Terpadu PDSK turun ke lapangan didampingi unsur TNI-Polri, Satpol PP, Kecamatan, Kelurahan.
Baca Selengkapnya
Misrad menuturkan, pada pengalaman sebelumnya, Kemenag sudah sukses melakukan pencairan santunan ganti untung terhadap warga terdampak lahan pembangunan UIII.
Baca Selengkapnya
Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi meminta penegak hukum menyelidiki kasus dugaan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota membeli lahan sendiri di Kalideres.
Baca Selengkapnya
Pemerintah masih bersengketa dengan warga yang ingin menetap dan enggan meninggalkan wilayah IKN.
Baca Selengkapnya
Untuk itu polisi melakukan pemeriksaan terhadap sembilan orang saksi dalam kasus ini.
Baca Selengkapnya
Salah satu yang mesti diperbaiki terkait menghubungkan antara dalil-dalil dengan gugatan yang diajukan.
Baca Selengkapnya
Dugaan korupsi tersebut telah ramai dibicarakan di media sosial
Baca Selengkapnya
Menkes mengatakan kolaborasi tersebut adalah upaya Kemenkes untuk mempertahankan aset milik negara.
Baca Selengkapnya
Satuan Reserse Kriminal Polres Kota Tangerang akan memeriksa mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.
Baca Selengkapnya
Perkembangan terbaru, polisi menjadwalkan pemeriksaan terhadap delapan saksi terkait kasus TPPU Panji Gumilang.
Baca Selengkapnya
Nusron Wahid mengatakan sebanyak 60 persen sengketa dan masalah pertanahan melibatkan oknum internal Kementerian ATR/BPN.
Baca Selengkapnya