Bappenas: Pemindahan IKN Wujud Pemerataan Ekonomi
Merdeka.com - Menteri PPN/Kepala Bappenas melalui Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Rudy S. Prawiradinata menyatakan bahwa selama 30-40 tahun terakhir, persebaran penduduk dan pertumbuhan ekonomi terpusat di Jawa, khususnya Jakarta dan Sumatera.
Karena itu, Pemerintahan Presiden Jokowi pun merancang pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kalimantan, tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Pemindahan IKN tersebut, ujar Rudy, sudah dirancang sejak tahun 2017.
Hal itu ditegaskan Rudy dalam Webinar Nasional yang digagas oleh Moya Institute bertajuk 'Urgensi Pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Nusantara'. "Beberapa tahun terakhir, kontribusi dari pulau Jawa terhadap perekonomian nasional adalah 58,75 persen. Oleh karena itu, pemindahan IKN ini bertujuan untuk menggeser sentra perekonomian agar terjadi pemerataan," ujar Rudy, Jumat (18/2).
-
Bagaimana cara membuat IKN jadi kota yang layak huni? 'Hanya memindahkan kantor, maka tidak ada namanya kota formal-informal, kaya-miskin bercampur. Kota itu semua golongan harus hadir,' jelas Emil seperti dilansir dari Antara, Jumat (15/3).
-
Bagaimana IKN mendorong pertumbuhan ekonomi? UU Nomor 21 Tahun 2023 mengamanatkan pertumbuhan ekonomi inklusif dan merata, mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia-sentris dan pembangunan IKN melalui penguatan peran Otorita IKN, didukung lintas sektor.
-
Siapa yang fokus membuat kota layak huni di IKN? Sementara itu, Direktur TOWNLAND, Monika Indirasari menekankan pentingnya membuat kota yang layak huni dalam mencapai konsep kota yang berkelanjutan.
-
Kenapa Jakarta dan IKN harus jadi kota kembar? ASPI, kata Bambang ingin pendekatan strategis ini diharapkan dapat membantu mengelola tahap transisi pemerintahan saat ini agar berlangsung dengan lebih efektif.
-
Bagaimana Jakarta dan IKN akan berbagi fungsi? Sesuai dengan skenario yang nantinya dipilih, salah satu kota dapat berperan sebagai ibukota secara legal (de jure), sedangkan kota lainnya menjalankan kegiatan administrasi pemerintahan nasional (de facto), dan masing-masing kota didesain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu.
Karena itu, sambung Rudy, pemindahan IKN akan diiringi dengan pengembangan klaster-klaster ekonomi, untuk memicu terjadinya urbanisasi ke Kalimantan Timur. "Pertumbuhan penduduk di IKN sampai 2045 diperkirakan mencapai 1,7-1,9 juta jiwa," ujar Rudy.
Pada tahun yang sama, lanjutnya, pertumbuhan rata-rata investasi di IKN ditargetkan mencapai 11,9 persen. Sementara untuk keseluruhan wilayah Kalimantan Timur mencapai 4,2 persen.
"Penggerak ekonomi di IKN nantinya akan ditopang oleh Balikpapan dan Samarinda," tambah Rudy.
Dalam kesempatan yang sama, Pemerhati Politik dan Isu-isu Strategis Prof Imron Cotan menyatakan bahwa standar yang ditetapkan oleh WHO agar zona nyaman hunian bagi satu orang tercapai adalah 9 sampai 50 meter persegi.
Maka, sambung Imron, dengan jumlah penduduk 11,25 juta jiwa, Jakarta memerlukan ruang publik setidaknya seluas sekitar 112,5 juta meter persegi, yang mana hal tersebut adalah mustahil, karena luas wilayah Jakarta hanya sekitar 661,5 kilometer persegi
Dan bila ruang yang memadai itu tak terpenuhi, maka potensi pecahnya kerusuhan sosial atau social unrest, tinggal menunggu waktu.
"Maka, tak heran apabila kerusuhan-kerusuhan sering terjadi di kota-kota besar, karena sempit dan padatnya penduduk cenderung membuat warga menjadi agresif. Apalagi sumber-sumber ekonomi terbatas", kata Imron.
"Pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara dapat mencegah ledakan demografis, yang berwujud social unrest tersebut. Dan warga Kalimantan Timur yang saya temui beberapa waktu lalu pun sangat mendukung pemindahan IKN ini, karena akan menciptakan peluang ekonomi, yang berkeadilan," demikian pungkas mantan Duta Besar RI Untuk Australia dan Republik Rakyat China (RRC) itu.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Investasi IKN di tahap pertama akan didahulukan untuk investor lokal.
Baca SelengkapnyaSelain warga Kalimantan, kawasan ini sudah menjadi ladang rezeki bagi perantauan, bahkan saat pembangunannya baru dimulai.
Baca SelengkapnyaPenambahan anggaran terkini digunakan untuk memenuhi kualitas pembangunan infrastruktur IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi menekankan bahwa partisipasi masyarakat harus diutamakan dalam pembangunan.
Baca SelengkapnyaSebuah video memperlihatkan sebuah perkampungan transmigran di Kalimantan yang sudah mulai maju karena terdampak pembangunan IKN.
Baca SelengkapnyaJokowi mengklaim saat ini banyak investor yang mengantre untuk berinvestasi di IKN.
Baca SelengkapnyaUntuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian/ lembaga, yakni jumlah ASN yang pindah ke IKN.
Baca SelengkapnyaDia juga menyoroti keberanian Gibran sebagai sosok pemuda yang ingin menghadirkan perubahan di Indonesia.
Baca SelengkapnyaJenderal Bintang Empat TNI tersebut belum bisa menjabarkan waktu pastinya untuk pemindahan prajurit.
Baca SelengkapnyaIKN semakin berkembang dan mulai menunjukkan perubahan nyata dengan dukungan dana publik dan keterlibatan banyak pihak.
Baca SelengkapnyaProses pembagunan IKN yang tengah berjalan, diharapkan dapat terus mengungkit angka investasi daerah.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi memimpin rapat paripurna perdana bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Senin (12/8) kemarin.
Baca Selengkapnya