Bappenas Rencanakan Regsosek Jadi Sistem Berbasis Data Terintegrasi

Merdeka.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) merencanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) menjadi data rujukan yang terintegrasi bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Regsosek merupakan sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi, dan tingkat kesejahteraan yang terhubung dengan data induk kependudukan serta basis data lainnya hingga tingkat desa atau kelurahan.

Plh Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki mengatakan, untuk mencapai hal tersebut, pihaknya menggandeng kaum milenial untuk berinovasi dan menghasilkan suatu sistem agar pemanfaatan regsosek berjalan dengan optimal.

"Jadi bagaimana data regsosek ini yang sudah ada dimanfaatkan seperti apa, jadi pemanfaatan regsosek kan tidak hanya oleh pemerintah pusat, daerah tapi juga masyarakat," katanya dalam acara Malam Penganugerahan Festival Data Regsosek, Jakarta, Rabu (21/12).

"Saya membutuhkan suatu imajinasi suatu keinginan, keahlian dan pemikiran yang cukup inovatif lah dan banyak sekali anak-anak muda yang mampu," sambung Maliki.

Tak hanya kaum milenial, tetapi juga pihaknya mengajak pemerintah daerah berpartisipasi dalam menciptakan suatu sistem pendataan yang baik. Sebab, saat ini pendataan di pemerintah daerah dinilai belum efektif.

"Pemerintah daerah yang saat ini sebenarnya dalam pendataan di daerah juga kan tidak begitu baik banyak sekali data, tetapi banyak daerah yang tidak optimal. Jadi mereka bisa mengintegrasikan data-data tersebut lebih bagus," jelasnya.

Oleh karena itu, Bappenas memberikan wadah dan forum untuk menciptakan sebuah inovasi sistem terhadap data regsosek yang sudah ada. Sebab, regsosek direncanakan akan menjadi satu sistem yang bisa dibagi pakaikan dengan data-data lain

"Jadi ada sistem utama yang bisa menjadi referensi atau rujukan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam hal ini pemerintah, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, untuk menjadi rujukan sistem targeting atau untuk layanan kepada masyarakat itu sendiri," terangnya.

"Jadi masyarakat nanti kalau bisa menginginkan suatu pelayanan ya tentunya akan ada suatu standar tertentu, rujukan tertentu yang memang nanti bisa memastikan hak mereka bisa terpenuhi," tutup Maliki.