Bappenas: Transparansi jadi Kunci Penanganan Pandemi Covid-19
Merdeka.com - Bappenas menyebut transparansi pemerintah daerah atau salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19.
“Berita yang terbuka akan lebih dipercaya oleh masyarakat, meraih trust yang menjadi modal penting. Tidak hanya dalam penanganan COVID-19 tapi dalam upaya pembangunan daerah khususnya pada masa pemulihan pasca pandemi,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono dalam webinar daring, Kamis.
Slamet menyebutkan upaya mendorong keterbukaan pemerintah daerah telah dilakukan melalui pembentukan Open Government Indonesia (OGI) yang bertujuan mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas yang inklusif dalam tata kelola pemerintah.
-
Mengapa Kemenkominfo mendorong pendekatan inklusif? 'Kita mengusulkan agar bagaimana digital divide bisa dihilangkan dengan mengedepankan inklusivitas dari semua negara yang mengembangkan AI,' tutur Wamenkominfo Nezar Patria dalam Ministerial Session Regional Approach to Advance Ethical Governance of Artificial Intelligence, di Brdo Congress Centre, Slovenia, Senin (5/2).
-
Bagaimana OJK sampaikan pesan antikorupsi? Untuk menarik minat dan antusiasme pengunjung, OJK mengemas kegiatan pada booth dengan permainan, publikasi berupa papan penghargaan dan informasi seputar program penguatan integritas OJK.
-
Dimana ideologi terbuka diterapkan? Amerika Serikat dikenal dengan prinsip pemerintahan terbuka yang memungkinkan akses publik terhadap informasi pemerintah dan proses pengambilan keputusan.
-
Apa itu Obligasi Pemerintah? Adapun obligasi pemerintah adalah surat utang yang diterbitkan pemerintah untuk mendapatkan pendanaan.
-
Bagaimana ideologi terbuka mendorong inklusivitas? Ideologi terbuka mendorong inklusi dari semua pihak yang terlibat dalam sebuah proses pengambilan keputusan atau perumusan kebijakan.
-
Siapa yang sampaikan pesan OJK? 'Kami sungguh sangat serius dalam upaya mencegah korupsi dan kami juga menerapkan SMAP yaitu sistem manajemen anti penyuapan yang berbasis ISO dan diharapkan semua Industri Jasa Keuangan secara mandatory juga bisa berpartisipasi supaya Industri Jasa Keuangan bisa tumbuh sehat dan berintegritas,' kata Sophia.
“OGI bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berkolaborasi melahirkan ide inisiatif dan praktek keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target serta prioritas pembangunan nasional,” jelas Slamet.
Lebih lanjut ia mengatakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam tahapan evaluasi program pelayanan publik agar pemerintah daerah bisa menerapkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Masyarakat seringkali hanya terlibat dalam proses perencanaan tetapi melibatkan masyarakat dalam tahap evaluasi program pelayanan publik masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.
Open Government Indonesia diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono pada Januari 2012 lalu. Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas.
Adapun strategi OGI untuk mendorong keterbukaan daerah terbagi menjadi tiga trek, yakni strategi trek 1 yang bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat pogram berjalan yang mendorong keterbukaan. Trek 2 dengan fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan dan peningkatan kualitas pelayanan public melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.
Serta trek tiga adalah menyiapkan daerah percontohan untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung proses implementasi suatu program atau sistem.
(mdk/ded)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Ade Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.
Baca Selengkapnyaperusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.
Baca SelengkapnyaPemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat
Baca SelengkapnyaINA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.
Baca SelengkapnyaKepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan.
Baca SelengkapnyaKemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja
Baca SelengkapnyaSeperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.
Baca SelengkapnyaDirektur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel.
Baca SelengkapnyaE-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)
Baca SelengkapnyaWakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.
Baca SelengkapnyaDemi mendukung percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional, pemda diminta untuk menerapkan SPBE.
Baca Selengkapnya