Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Bappenas: Transparansi jadi Kunci Penanganan Pandemi Covid-19

Bappenas: Transparansi jadi Kunci Penanganan Pandemi Covid-19 RSPI Sulianti Saroso. ©2020 Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Bappenas menyebut transparansi pemerintah daerah atau salah satu faktor kunci keberhasilan dalam penanganan pandemi COVID-19.

“Berita yang terbuka akan lebih dipercaya oleh masyarakat, meraih trust yang menjadi modal penting. Tidak hanya dalam penanganan COVID-19 tapi dalam upaya pembangunan daerah khususnya pada masa pemulihan pasca pandemi,” kata Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan Bappenas, Slamet Soedarsono dalam webinar daring, Kamis.

Slamet menyebutkan upaya mendorong keterbukaan pemerintah daerah telah dilakukan melalui pembentukan Open Government Indonesia (OGI) yang bertujuan mendorong implementasi nilai-nilai transparansi, partisipasi, inovasi, akuntabilitas yang inklusif dalam tata kelola pemerintah.

“OGI bersama pemerintah dan organisasi masyarakat sipil berkolaborasi melahirkan ide inisiatif dan praktek keterbukaan pemerintah yang dapat mengakselerasi pencapaian target serta prioritas pembangunan nasional,” jelas Slamet.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan dalam tahapan evaluasi program pelayanan publik agar pemerintah daerah bisa menerapkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Masyarakat seringkali hanya terlibat dalam proses perencanaan tetapi melibatkan masyarakat dalam tahap evaluasi program pelayanan publik masih perlu ditingkatkan,” ujarnya.

Open Government Indonesia diluncurkan oleh Wakil Presiden Boediono pada Januari 2012 lalu. Melalui OGI, pemerintah dan institusi non-pemerintah dapat duduk bersama-sama menentukan langkah yang tepat untuk mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan publik yang dibiayai negara dan pelayanan publik yang murah, mudah, dan berkualitas.

Adapun strategi OGI untuk mendorong keterbukaan daerah terbagi menjadi tiga trek, yakni strategi trek 1 yang bertujuan untuk memperkuat dan mempercepat pogram berjalan yang mendorong keterbukaan. Trek 2 dengan fokus pada pembangunan infrastruktur teknologi inovasi dalam mendukung keterbukaan dan peningkatan kualitas pelayanan public melalui upaya terobosan yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

Serta trek tiga adalah menyiapkan daerah percontohan untuk mengetahui kapabilitas dari suatu sistem dan mengetahui secara langsung proses implementasi suatu program atau sistem.

(mdk/ded)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Komitmen Transparan dengan APBD, Ade Sumardi Pamer Program KTP di Lebak
Komitmen Transparan dengan APBD, Ade Sumardi Pamer Program KTP di Lebak

Ade Sumardi menyebut transparansi publik bukan hanya slogan. Dirinya pamer program Komisi Transparansi dan Partisipasi (KTP) Kabupaten Lebak.

Baca Selengkapnya
Begini Upaya BUMN Indonesia Re Jalankan Transparansi Bisnis untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor dan Masyarakat
Begini Upaya BUMN Indonesia Re Jalankan Transparansi Bisnis untuk Tingkatkan Kepercayaan Investor dan Masyarakat

perusahaan menggelar Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik untuk mempersiapkan layanan informasi publik yang terintegrasi di Indonesia Re Group.

Baca Selengkapnya
Pemkot Bontang Ungkap Penggunaan Kebijakan Satu Data Indonesia
Pemkot Bontang Ungkap Penggunaan Kebijakan Satu Data Indonesia

Pemerintah Kota Bontang mulai mensosialisasikan Kebijakan Satu Data Indonesia.

Baca Selengkapnya
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia
Digitalisasi Layanan, Kemendagri Bagikan Laptop ke Pemda Seluruh Indonesia

Pemerintah tengah gencar memperbaiki birokrasi dan pelayanan optimal kepada masyarakat

Baca Selengkapnya
Jalan Panjang Pembentukan INA DIGITAL dan Upaya Integrasi Layanan Publik Digital
Jalan Panjang Pembentukan INA DIGITAL dan Upaya Integrasi Layanan Publik Digital

INA DIGITAL memiliki tugas besar untuk memastikan kemudahan bagi masyarakat dengan menghadirkan layanan digital terpadu.

Baca Selengkapnya
Pemprov Kalsel Ikut Uji Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024
Pemprov Kalsel Ikut Uji Monitoring & Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2024

Kepala Seksi Layanan Informasi Publik, Muhammad Ayubkhan, melakukan presentasi yang merupakan tahap akhir dari Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan.

Baca Selengkapnya
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia
Satgas UU Cipta Kerja Ungkap Faktor Utama Penghambat Investasi di Indonesia

Kemudahan berusaha menjadi spirit dalam UU Cipta Kerja

Baca Selengkapnya
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif
Hadiri Pameran Publik Servis, MenPAN-RB: Pesan Pak Presiden Ciptakan Birokrasi Efektif

Seperti yang diketahui bahwa teknologi berkembang begitu pesat sehingga memaksa berbagai sektor untuk cepat beradaptasi.

Baca Selengkapnya
Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman Republik Indonesia Gelar Sosialisasi
Tingkatkan Kualitas Layanan Publik, BRI dan Ombudsman Republik Indonesia Gelar Sosialisasi

Direktur Retail Funding and Distribution BRI Andrijanto mengungkapkan touch point pengaduan nasabah telah bergeser dari konvensional ke digital channel.

Baca Selengkapnya
Sistem Transparansi E-budgeting Pemprov Jateng Dinilai Mampu Cegah Anggaran 'Siluman'
Sistem Transparansi E-budgeting Pemprov Jateng Dinilai Mampu Cegah Anggaran 'Siluman'

E-budgeting itu merupakan bagian dari Government Resource Management System (GRMS)

Baca Selengkapnya
Wali Kota Bontang Ajak Seluruh OPD Maksimalkan Aspek Digital untuk Percepat Birokrasi Pemerintahan
Wali Kota Bontang Ajak Seluruh OPD Maksimalkan Aspek Digital untuk Percepat Birokrasi Pemerintahan

Wakil Wali Kota Bontang, Najirah pun mengajak kepada seluru OPD di lingkungan Pemkot Bontang agar paham dengan seluruh instrumen digital yang digunakan.

Baca Selengkapnya
Rakernas ASKOMPSI Bahas Keterpaduan Layanan Digital Nasional, SDI Hingga Keamanan Siber
Rakernas ASKOMPSI Bahas Keterpaduan Layanan Digital Nasional, SDI Hingga Keamanan Siber

Demi mendukung percepatan transformasi digital dan layanan digital nasional, pemda diminta untuk menerapkan SPBE.

Baca Selengkapnya