Barantan dukung proses hukum kasus pungli di Pelabuhan Tanjung Perak

Merdeka.com - Badan Karantina Pertanian (Barantan) mendukung dan siap bekerjasama dalam upaya penegakan hukum terkait kasus pungutan liar (pungli) di pelabuhan.

Hal ini terkait dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan tim Saber Pungli Bareskrim Polri dan Kepolisian Pelabuhan Tanjung Perak terhadap oknum Pelindo III, dan adanya dugaan keterlibatan oknum petugas karantina.

"Badan Karantina Pertanian akan terus mendukung sepenuhnya dan terus bekerjasama dalam upaya penegakan hukum terkait pungli di pelabuhan, dan kejadian ini akan dijadikan sebagai momentum yang lebih kuat untuk melakukan pembersihan dan pengawasan internal," ujar Kepala Barantan Banun Harpini, Kamis (3/11).

Kata dia, pihaknya juga senantiasa melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian, bahkan jauh hari sebelum terbentuknya tim Saber Pungli yang dibentuk oleh Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden (Perpres) No.87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar.

"Memberi keleluasaan kepada tim Saber Pungli untuk membuka jaringan PT AKM dan oknum petugas karantina (bila ada) dan tidak akan menutupi informasi yang terkait dengan hal tersebut," jelasnya.

Dalam upaya pencegahan pungli, lanjut dia Barantan telah melakukan berbagai tindakan antisipasi mulai dari dari melaksanakan pengawasan internal (Tim Etika internal), membentuk Unit Pelayanan Gratifikasi (UPG) dan menerbitkan Surat edaran Kepala Barantan kepada seluruh UPT tentang larangan melakukan korupsi, gratifikasi.

"(Juga) Briefing larangan adanya pungli kepada seluruh pimpinan UPT melalui teleconference dan Rapat Kerja Nasional, menetapkan SK Kabadan tentang pembentukan Satgas Anti Pungli di tiap UPT, mewajibkan di setiap ruang pelayanan UPT memasang banner himbauan masyarakat untuk melaporkan pungli, dan telah menetapkan sms center 0812 12000 336 untuk pengaduan masyarakat."

"Barantan secara tegas dan berkomitmen melakukan upaya pencegahan pungli. Sejak kami menjabat Kepala Barantan hingga sekarang dan masa yang datang, dan akan terus melakukan tindakan sanksi kepada oknum petugas," terangnya.

Terakhir, kata dia, upaya menjaga disiplin dan integritas petugas karantina telah dilakukan secara masif, setidaknya telah ada 107 orang petugas diberikan sanksi disiplin. 24 orang diberi sanksi akibat pelanggaran berat dan 8 orang diantaranya telah dipecat.

"Barantan akan terus merespon secara cepat setiap laporan masyarakat terkait pungli dan menindaklanjuti hal tersebut. Barantan mengajak masyarakat untuk terus berperan serta menjaga, mengawasi integritas petugas karantina pertanian di lapangan dengan 3 hal. Tidak memberi tip dan menyuap dengan dalih apapun. Menolak biaya tidak resmi diluar tarif PNBP. Mintalah bukti pembayaran resmi pada petugas bendaharawan penerima karantina yang ditetapkan. (mdk/hrs)