Bareskrim dianggap plin-plan karena ubah pasal sangkaan Bambang

Merdeka.com - Tim kuasa hukum Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Bambang Widjojanto, memprotes Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Lembaga Polri itu dianggap tidak punya pendirian lantaran dengan sepihak mengubah rumusan pasal sangkaan kepada Bambang, yang dituding mengarahkan saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pemilihan kepala daerah Kabupaten Kotawaringin Barat di Mahkamah Konstitusi pada 2010.

Hal itu diungkapkan oleh salah satu anggota tim penasihat hukum Bambang, Saor Siagian. Dia merasa janggal lantaran dalam sangkaan awal, Bareskrim menyatakan Bambang diduga melanggar pasal 242 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tanpa dijelaskan rinci pada ayat berapa syarat perbuatan pidananya terpenuhi. Sama juga dengan sangkaan Pasal 55 KUHPidana.

Tetapi dalam surat panggilan pemeriksaan kedua, kini rumusan pidana itu berubah menjadi Pasal 242 ayat (1) juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu juncto Pasal 55 ayat (1) kedua KUHPidana.

"Dalam hitungan tidak dalam seminggu panggilan kedua kemudian pasalnya diubah. Bayangkan yang mengatakan yang sudah lima tahun sudah sah terang benderang ternyata dalam sekian hari pasal mereka berubah-ubah," kata Saor kepada awak media di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (4/2).

Saor mengaku semakin yakin perkara kliennya dan pimpinan KPK lainnya adalah bentuk kriminalisasi. Menurut dia, sikap beberapa penyidik Bareskrim juga sudah menghina para advokat dengan mempersulit dan menggunakan cara-cara tidak lazim dalam proses pemeriksaan. Yakni membatasi kehadiran kuasa hukum, menghambat komunikasi antara penasihat hukum dengan klien, sampai memasukkan empat Provost ke dalam ruang pemeriksaan selama Bambang ditanyai penyidik.

"Apa yang saya katakan dari awal bahwa sangat sah ini kriminalisasi kepada advokat," ujar Saor.