Bareskrim endus korupsi pengadaan 10 unit mobil Crane capai Rp 4,5 M

Merdeka.com - Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Victor Edison Simanjuntak mengatakan, penggeledahan di Kantor Pusat Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8), terkait penyangkaan pencucian uang miliaran rupiah dengan predikat crime korupsi oleh pihak Pelindo II. Korupsi ini diduga terkait pengadaan 10 unit mobil crane.

"Penggeledahan ini terkait pengadaan 10 unit mobil crane yang diduga sebagai penyangkaan pencucian uang dengan predikat crime korupsi. Kira-kira kalau khusus mobil crane itu sebesar Rp 4,5 miliar," Kata Victor di Lobi Kantor Pusat Pelindo II, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (28/8).

Victor menjelaskan, penyangkaan pengadaan tersebut karena adanya ketidaksesuain seperti misalnya 10 mobil crane yang ada sejak tahun 2013 ‎setelah pengadaan sampai sekarang tidak digunakan.

"Karena ternyata memang mobil crane itu tidak juga dibutuhkan. Jadi sejak perencanaan itu sudah tidak benar. Sehingga mobile crane tidak membantu. Atau tidak memberikan keuntungan di dalam melaksanakan pembongkaran pembongkaran barang di pelabuhan," jelasnya.

Victor menambahkan, mobil crane yang merupakan kerjasama dengan perusahaan China ini seharusnya untuk delapan pelabuhan yaitu di Bengkulu, Teluk Bayur, Palembang, Banten, Pontianak, Panjang, Jambi dan Cirebon.

"Barang (crane) itu sudah ada di pelabuhan sejak tahun 2013 lalu tapi sampai sekarang tidak dipakai. Lalu buat apa? untuk itu saat ini sedang kita periksa dokumen-dokumennya serta siapa saja yang terlibat. Proses pemeriksaan ini akan kita lihat apakah benar apa tidak, yang jelas barang ini belum digunakan karena memang tidak dibutuhkan," paparnya.

Lanjut Victor, pihaknya akan memeriksa seluruh ruangan di Kantor Pelindo terkait pengadaan crane tersebut. Dirinya pun menuturkan sudah menggeledah ruang Dirut Pelindo II RJ Lino.

"Saya tadi menggeledah ruang dirut dan ada beberapa dokumen termasuk ada temuan BPK di sana. Untuk saat ini masih kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut, dan apakah ada hubungan dengan dwelling time, dan pejabat siapa saja yang terlibat, masih diperiksa," tutupnya.