Bareskrim Gelar Perkara Gagal Ginjal Akut, Buka Peluang Kasus Naik Penyidikan

Merdeka.com - Penyidik Bareskrim Polri bakal menggelar perkara untuk memastikan pidana terkait kasus gagal ginjal akut pada anak diduga disebabkan konsumsi obat sirop. Gelar perkara dilakukan penyidik Bareskrim, hari ini Selasa (1/11).

"Iya tunggu dulu nanti hasilnya ya, biar kita gelar dulu," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto kepada wartawan, Selasa (1/11).

Pipit mengatakan, gelar perkara dilakukan penyidik di Bareskrim Polri dan dihadiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) sebagai unsur medis.

"Kalau sudah selesai hasilnya ya. Ini masalahnya kan urusan medis ini di sini kan harus ada ahli, enggak bisa Dirtipidter sebagai penyidik terus menjawab tentang medis itu kan susah," ujar dia.

Pipit melanjutkan, gelar perkara ini dilakukan nantinya untuk melihat apakah kasus penyakit gagal ginjal akut itu bisa dinaikkan ke tahap penyidikan dari penyelidikan.

"Ndak (bukan cari tersangka) nanti itu. Meningkatkan mungkin ya dari lidik ke sidik. Terus masalah tindak lanjutnya apa, pembagian tugasnya seperti apa nanti mana yang perlu didalami gitu. Harus semuanya biar komprehensif ya," ujar dia.

3 Perusahaan Didalami

Sebelumnya, Penyidik Bareskrim Polri menyelidiki tiga perusahaan farmasi terkait kasus penyakit gagal ginjal akut anak-anak. Perusahaan ini adalah produsen obat diduga menyebabkan penyakit gagal ginjal akut.

"Ada tiga. Sebetulnya ada tiga, nanti sementara ini ada tiga karena kita mendasari dari obat-obatan atau produk-produk itu yang memproduksi siapa," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pipit Rismanto kepada wartawan, Senin (31/10)

Adapun dua dari tiga perusahaan itu adalah perusahaan yang telah didalami sebelumnya oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Supaya diusut, karena diduga mengandung cemaran bahan kimia berbahaya.

Meski begitu, Bareskrim Polri belum rincikan identitas dari perusahaan -perusahaan tersebut yang tengah didalami soal kemungkinan pelanggaran Pasal 196 Undang-undang Kesehatan termasuk tindakan pidana seperti unsur kelalaian dan lainnya.

"Pasal 196 UU Kesehatan," ujar Pipit.