Bareskrim harus serius usut kasus dana CSR di Pertamina Foundation

Merdeka.com - Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) Polri melakukan penggeledahan di Kantor Pertamina Foundation terkait dugaan korupsi pengelolaan dana hibah atau corporate social responsibility (CSR) PT Pertamina sekitar Rp 126 miliar. Menurut Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW) Netta S. Pane, langkah Bareskrim yang demikian sudah seharusnya dan tak lepas dari adanya Capim KPK yang diduga terlibat dalam proyek tersebut.

"Penggeledahan seperti itu harus dilakukan oleh Bareskrim dengan serius, dari penggeledahan tersebut akan ditemukan dokumen sebagai langkah-langkah Bareskrim untuk mengungkap penyelidikan kasus itu," ujar Netta di Gedung Mabes Polri, Jakarta, Selasa (1/9).

"Ini kan sebenarnya kasus lama, sampai kemudian salah satu pejabatnya seleksi Capim KPK, sehingga baru diungkit sekarang, sehingga itu dikait-kaitkan seolah-olah ini kriminalisasi Polri. Sebenarnya Pansel yang meminta ke Bareskrim terkait nama-nama Capim KPK tersebut," sambung dia.

Menurut dia, apa yang dilakukan Bareskrim tak lepas juga dari pemberitaan mereka sebelumnya yang 'sesumbar' mengumumkan adanya Capim KPK yang menjadi tersangka.

"Wajar saja Bareskirm keluarkan rekomendasi karena diminta Pansel KPK. Mereka kemudian usut karena ketika sudah stabilo merah ya usut. Saya kira setelah geledah panggil saksi dan tetapkan tersangka biar cepat BAP supaya tidak kriminalisasi. Bareskirm tidak hanya sisir kasus tapi tetapkan tersangka supaya tidak sekedar pencitraan," papar dia.

Selain itu, kata dia, sikap Bareskrim yang terkesan sengaja tidak mengumumkan nama Capim KPK yang menjadi tersangka itu tak lepas dari adanya intervensi pemerintah.

"Kenapa Bareskrim tidak umumkan nama ya karena ada intervensi elit pemerintah. Elit pemerintah takut ini akan jadi kriminalisasi. Mereka harus tahu dirilah, enggak ada kriminalisasi. Kalau penjahat ya ditangkap," pungkas dia.