Bareskrim petakan kasus-kasus mafia tanah
Merdeka.com - Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto menjelaskan, teknis penanganan kasus-kasus pertanahan. Ari mengatakan, sebelum ke penindakan, pihaknya akan lebih dulu melakukan pemetaan terhadap semua persoalan tanah yang ada di Indonesia.
"Yang jelas kita maping semua persoalan dan permasalahan tanah yang kita hadapi," kata Ari di Komplek Mabes Polri, Jakarta, Jumat (17/3).
Menurut Ari, pemetaan dilakukan dari mulai kasus tanah yang terbilang biasa sampai ke kasus mafia tanah. Dia menyebut, kasus pertanahan biasanya terjadi di kota-kota besar sampai ke daerah wisata semisal Bali dan Sumatera.
-
Siapa yang terlibat dalam mafia hukum? 'Kalau ada kasus begini, nanti ada mafianya datang, 'tolong nih pakai Pasal sekian saja dakwannya, yang nangani nanti penyidiknya ini',' ujarnya. 'Sudah dipesan lebih dulu nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang kemudian disebut mafia hukum,' tambahnya.
-
Dimana penggerebekan terjadi? 'Bukan (prajurit TNI), sipil TO (Target Opetasi). (Lokasi) bukan di kompleks, bukan di asrama, cuma di jalannya, tapi memang jalan itu ke arah asrama, ada asrama Polisi, TNI,' kata Kabid Humas dihubungi, Kamis (2/5).
-
Bagaimana mafia hukum bekerja? 'Kalau ada kasus begini, nanti ada mafianya datang, 'tolong nih pakai Pasal sekian saja dakwannya, yang nangani nanti penyidiknya ini',' ujarnya. 'Sudah dipesan lebih dulu nanti di kejaksaan diatur lagi, di pengadilan lagi, itulah yang kemudian disebut mafia hukum,' tambahnya.
-
Dimana kejadian ini berlangsung? Sebuah video memperlihatkan prajurit TNI yang memberi kejutan di HUT Bhayangkara. Sejumlah TNI tiba-tiba datang ke kantor Polisi Tuban dengan membawa massa yang cukup banyak.
-
Bagaimana Kejaksaan Agung teliti kasus? 'Tim Penyidik mendapatkan alat bukti yang cukup untuk menetapkan RD selaku Direktur PT SMIP sebagai tersangka,' ujarnya seperti dilansir dari Antara.
-
Dimana kejadian ini terjadi? Diduga, bocah ini tengahh bermain di area parkiran bus.
Setelah mengetahui akar dari masalah kasus tanah itu, barulah penyidik kepolisian bisa menentukan langkah apa yang akan diambil untuk menindaklanjuti mafia tanah tersebut. Termasuk, mengembalikan status dari tanah yang bermasalah itu.
"Kalau memang tanah negara ya kembalikan kepada negara, kalau memang tanah milik masyarakat ya kembalikan kepada masyarakat, seperti itu, sesuai dengan aturan dan prosedur yang ada," ujarnya.
Jenderal bintang tiga ini menuturkan, bila pihaknya kerap menghadapi permasalahan tanah dengan modus warkah yang hilang. Sehingga, ditegaskan Ari, kasus tanah dengan modus ini nantinya menjadi salah satu perhatian khusus penyidik.
"Kan hilang itu bisa hilang beneran karena kan pindah pindah kantor mungkin juga kita lihat nanti kita harus ungkap persoalan yang seperti itu," pungkas Ari.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sepanjang tahun 2023, setidaknya ada 16 kasus mafia tanah di Jawa Barat.
Baca SelengkapnyaSalah satu contoh praktik mafia hukum yang banyak ditemukan di Bali, adalah mafia tanah.
Baca SelengkapnyaDua Kasus Mafia Tanah di Jatim Terbongkar, 5 Orang Jadi Tersangka
Baca SelengkapnyaDua kasus mafia tanah itu terjadi di Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekas
Baca SelengkapnyaAdapun orang tersangka tersebut telah divonis penjara 3,5 tahun. Mereka yakni Muller bersaudara dengan nilai kerugian mencapai Rp3,6 triliun.
Baca SelengkapnyaMenteri ATR/Kepala BPN AHY dan Kapolda Jatim Irjen Polisi Imam turut hadir saat merilis pengungkapan kasus mafia tanah
Baca SelengkapnyaKementerian ATR/BPN menggandeng banyak pihak sebagai upaya pencegahan kejahatan pertanahan.
Baca SelengkapnyaAHY menyampaikan komitmen untuk menjaga rasa adil terkait masalah tanah di masyarakat.
Baca Selengkapnya“Jadi kami di TNI sebenarnya banyak dihabiskan waktu untuk menyelesaikan tanah karena banyak sekali tanah tanah TNI yang bermasalah"
Baca SelengkapnyaKapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menerima audiensi Menteri ATR/BPN Nusron Wahid di Mabes Polri, Jumat (8/11).
Baca SelengkapnyaKombes Ade Safri menyelamatkan aset negara senilai Rp10 triliun yang telah berkonflik selama 23 tahun.
Baca SelengkapnyaAHY mengatakan salah satu isu yang selalu menjadi sorotan publik adalah urusan sengketa tanah atau lahan.
Baca Selengkapnya