Bareskrim Polri Hentikan Penyelidikan Kasus e-KTP Tercecer

Merdeka.com - Bareskrim Polri sepakat untuk menghentikan proses penyelidikan kasus e-KTP tercecer di sejumlah wilayah di Indonesia. Bareskrim Polri menyerahkan kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menindak pejabat yang tidak bertanggung jawab terkait kasus tersebut.

"Terkait penyelidikan di lingkungan Bareskrim, kita sudah sepakat penemuan e-KTP yang tercecer, penyelidikannya dihentikan," ujar Wakil Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Kombes Agus Nugroho di Gudang Aset Kemendagri Jalan Raya Parung Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/12).

"Terkait tindakan terhadap pejabat yang bertanggungjawab sepenuhnya akan diserahkan kepada Kemendagri, dalam hal ini Dirjen Dukcapil untuk memberikan sanksi administrasi lebih lanjut," sambung dia.

Agus menegaskan, e-KTP yang tercecer di Duren Sawit Jakarta Timur, Kota Pariaman Sumatera Barat, Bogor, Jawa Barat dan Cikandes Serang tidak terkait satu sama lain. Menurut dia, dari hasil penyelidikan, tidak ada unsur kesengajaan dari keempat kasus tersebut.

"Kemudian terkait dengan pihak yang bertanggung jawab, tadi saya tegaskan bahwa dari hasil penyelidikan tidak ada unsur kesengajaan. Itu semata disebabkan adanya unsur kelalaian dan ketidaktersidaan sarana prasarana baik penyimpanan maupun pemusnahan," jelasnya.

Selain itu, dia meminta agar masyarakat tidak resah dengan adanya kasus e-KTP tercecer. Agus menuturkan, Dirjen Dukcapil Kemendagri sudah menangani kasus tersebut dengan sebaik-baiknya.

"Justru kita mengimbau kepada masyarakat, jika ada di medsos yang menawarkan jadi yang menawarkan blangko e-KTP kita tidak boleh mudah untuk memercayai itu," ucap dia.

Sebelumnya, Kemendagri memusnahkan 1.378.146 keping KTP elektronik (e-KTP) dan sejumlah blangko e-KTP yang rusak atau invalid. Pemusnahan dilakukan di Gudang Aset Kemendagri Jalan Raya Parung Bogor, Jawa Barat, Rabu (19/12/2018).

Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh menegaskan bahwa pemusnahan ini dilakukan atas instruksi dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Zudan tidak ingin agar peristiwa e-KTP tercecer atau terbuang beberapa waktu lalu kembali terjadi.

"Ini sesuai arahan menteri dan sekjen bahwa pemusnahan dilakukan agar kejadian tercecernya atau terjatuhnya KTP-el yang beberapa waktu terakhir terjadi tak terulang lagi, kalau masih ada yang tercecer berarti salah pemerintah daerah yang menjadi tempat terjatuhnya KTP-el itu," tegasnya.

Reporter: Lizsa EgehamSumber: Liputan6.com