Bareskrim: Siapapun halangi penyidikan Pelindo akan dipidana

Merdeka.com - Wakil Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Kombes Agung Setya menyatakan bakal menindak tegas ‎pihak-pihak yang menghalangi penyidikan dugaan korupsi pengadaan mobile crane di PT Pelindo II. Bahkan, pihaknya tidak segan mempidanakan orang yang mencoba‎ menghalangi proses penyelidikan.

"T‎erhadap siapa saja yang menghalangi penyidikan korupsi dapat dihukum pidana," kata Agung, Selasa (10/11).

Bukan tanpa alasan hal itu ditegaskan pihak Bareskrim. Pasalnya, sejumlah bukti dugaan adanya tindak pidana korupsi pada proyek pengadaan mobil crane di Pelindo II itu telah ditemukan penyidik dalam proses penyelidikan yang didasari berbagai fakta hukum dan hasil gelar perkara yang transparan serta akuntabel.

‎"Di mana semua tindakan penyidik dikontrol melalui sistem pengawasan yang melekat dan berjenjang baik administrasi maupun operasionalnya," jelasnya.

Lebih lanjut, ‎ditegaskan Agung jika penggeledahan di kantor Pelindo II pun sudah dilakukan berdasarkan surat penetapan penggeledahan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan nomor ‎1502/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR tanggal 28 Agustus 2015.

‎"Maka konsekuensinya pelaksanaan dilakukan sore hari setelah penyidik mendapatkan penetapan itu," ujarnya.

Dari hasil penggeledahan itu, ditemukan sejumlah barang bukti yang kemudian diverifikasi dan penyitaannya disetujui oleh Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Dipaparkan Agung, pengadilan menetapkan penyitaan barang dengan surat penetapan nomor:‎

1935/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR, 1936/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR, 1937/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR, 1938/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR, 1939/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR , 1940/PEN.PID/2015/PN.JKT.UTR semuanya tanggal 26 Agustus 2015.

Agung juga mengatakan, Kabareskrim memutuskan bahwa penyidikan kasus Pelindo II perlu dilakukan secara komprehensif. Oleh karenanya, dilibatkan penyidik dari Direktorat Tipikor Bareskrim Polri, Dittipideksus Bareskrim Polri maupun penyidik BKO dari berbagai daerah.

‎"Sehingga proses penyidikannya dilakukan di kantor Bareskrim baik di Direktorat Tipikor maupun Tipiter yang proses maupun mekanisme dilakukan sesuai prosedur dan mekanisme penyidikan," pungkas dia.