Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Baru sebulan, DJP Jateng II dapat hampir Rp 1 M tebusan tax amnesty

Baru sebulan, DJP Jateng II dapat hampir Rp 1 M tebusan tax amnesty Ilustrasi Uang. ©2014 Merdeka.com

Merdeka.com - Program pengampunan pajak (tax amnesty) sudah berjalan satu bulan. Di wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah Jawa Tengah II tercatat sudah 12 wajib pajak (WP) melapor. Dari jumlah itu jumlah tebusan mencapai Rp 950 juta.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah II, Lusiana mengatakan, saat ini sudah banyak masyarakat yang mulai mencari informasi mengenai program tersebut. "Kami terus mengingatkan kepada wajib pajak untuk segera mendaftar tax amnesty sebelum September," ujar Lusiani, di Solo, Rabu (3/8).

Lusiani menjelaskan, jika WP mendaftar periode hingga 30 September maka uang tebusannya hanya 2 persen untuk harta dalam negeri dan 4 persen untuk harta di luar negeri. Untuk periode kedua, besaran tebusan sebesar 3 persen untuk harta di dalam negeri dan 6 persen untuk harta di luar negeri.

"Untuk periode ketiga tebusan sebesar 5 persen untuk harta di dalam negeri dan 10 persen untuk harta di luar negeri. Untuk WP di wilayah kami, semuanya harta di dalam negeri," jelasnya.

Lusiani menambahkan, ada kendala yang dihadapi WP untuk mendaftar tax amnesty. Mereka membutuhkan waktu untuk menghitung sendiri jumlah harta yang belum dilaporkan. Terutama harta yang berada di luar negeri.

"Masih minim yang mendaftar tetapi sudah banyak WP yang mencari informasi mengenai tax amnesty ke KPP di wilayah DJP Jateng II," ucapnya.

Lusiana berharap program tax amnesty dapat menjadi sarana agar mampu mencapai target penerimaan pajak. Pada tahun ini, Kanwil DJP II Jawa Tengah ditarget untuk mengumpulkan pajak senilai Rp 12,3 triliun. Target tersebut lebih besar dibanding target tahun lalu yang besarnya Rp 10 triliun.

"Tahun lalu, hanya terealisasi sekitar 80 persen, penyebabnya kondisi ekonomi yang menurun," pungkasnya.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar
Kelebihan Bayar Pajak, 1.895 WP Sudah Terima Pengembalian Dana Rp7,3 Miliar

Sebanyak 15.419 wajib pajak (WP) yang menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan pajak penghasilan (PPh), dengan kelebihan bayar hingga Rp 100 juta.

Baca Selengkapnya
Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak
Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Aturan Baru PBB di Jakarta: Punya Hunian Lebih dari 1 dengan NJOP hingga Rp2 M Bakal Kena Pajak

Baca Selengkapnya
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti
DJP Jateng II Nilai Janggal Pengakuan Pramono soal Tagihan Pajak Rp2 M, Tantang Tunjukkan Bukti-Bukti

Kepala Kantor Wilayah DJP Jateng II, Etty Rachmiyanthi menilai apa yang disampaikan Pramono tidak masuk akal dan janggal.

Baca Selengkapnya
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies
Genjot PAD Jakarta, Pemprov Bakal Evaluasi Penggratisan PBB NJOP Rumah di Bawah Rp2 Miliar Era Anies

Kebijakan penggratisan PBB rumah dengan NJOP di bawah Rp2 miliar diberlakukan oleh Anies Baswedan

Baca Selengkapnya
Sri Mulyani Curhat Sulitnya Kumpulkan Pajak
Sri Mulyani Curhat Sulitnya Kumpulkan Pajak

Total pendapatan negara pada tahun 2025 terdiri dari penerimaan perpajakan yaitu dari pajak dan cukai sebesar Rp2.490,9 triliun.

Baca Selengkapnya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya
Ingin Gratis PBB di Jakarta, Ini Aturan Terbarunya

Terdapat kriteria tambahan untuk wajib pajak yang mempunyai hunian dengan NJOP di bawah Rp2 miliar.

Baca Selengkapnya
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP
Data Kemenkeu: 22.449 Rumah Manfaatkan Program Insentif PPN DTP

Kebijakan insentif PPN DTP untuk rumah tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2024 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan sebelumnya.

Baca Selengkapnya
Data Terbaru: 59,5 Juta NIK KTP Sudah Terintegrasi dengan NPWP
Data Terbaru: 59,5 Juta NIK KTP Sudah Terintegrasi dengan NPWP

ecara prinsip NIK akan menjadi NPWP sebagai basis sistem administrasi, kemudian akan diimplementasikan pada wakktu CATS pertengahan 2024.

Baca Selengkapnya
Polemik Tabungan Pengusaha Susu Pramono Diblokir Usai Disebut Nunggak Pajak, Ombudsman Desak Rekening Dibuka
Polemik Tabungan Pengusaha Susu Pramono Diblokir Usai Disebut Nunggak Pajak, Ombudsman Desak Rekening Dibuka

Ombudsman menyebut pemblokiran rekening UD Pramono persoalan ekosistem yang jika terganggu akan berdampak pada yang lainnya

Baca Selengkapnya
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan
Mark Up Belanja DPRD Kota Kupang Capai Rp6,5 Miliar, Kejati Sebut Rp4,23 Miliar Belum Dikembalikan

Tim Kejati NTT berhasil mengembalikan kerugian keuangan daerah senilai Rp1,57 miliar.

Baca Selengkapnya