Batal dikelola Pemkot, pembangunan mal terminal Tirtonadi tak jelas

Merdeka.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Solo batal mengelola Terminal Tirtonadi mulai tahun 2017 mendatang akibat tak adanya regulasi yang mengaturnya. Akibatnya rencana pengembangan terminal terbesar Jawa Tengah tersebut menjadi kawasan terpadu menjadi tidak jelas.

Pemkot Solo yang awalnya gencar mencari investor lebih memilih melepas dan menyerahkannya ke pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Termasuk di dalamnya ide pendirian pusat perbelanjaan di terminal sisi tengah.

Sekretaris Daerah (Sekda) Budi Yulistianto memastikan, semua personel, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen (P3D) akan dikelola pemerintah pusat per 1 Januari 2017. Termasuk rencana pembangunan pusat perbelanjaan di Terminal Tirtonadi.

"Tidak ada persoalan berarti, meskipun dulu kita sudah menyelenggarakan lelang untuk keperluan proyek tersebut. Saat lelang digelar, Terminal Tirtonadi masih menjadi milik Pemkot. Tapi karena mulai tahun depan sudah beralih ke pemerintah pusat, ya hasil lelang itu sudah diserahkan ke pemerintah pusat," ujar Budi kepada wartawan, Selasa (20/12).

Sebelumnya, Pemkot Solo berencana mendirikan pusat perbelanjaan setinggi empat lantai di terminal sisi tengah. Pemkot bahkan sudah menyerahkan pengembangan lantai atas terminal sebagai pusat perbelanjaan tersebut kepada investor, karena kerjasama yang dilakukan dengan pemilik modal berbasis investasi.

Namun Kemenhub membatalkan pengembalian pengelolaan Terminal Tirtonadi kepada Pemkot. Kemenhub beralasan, pemerintah pusat kesulitan mencari regulasi yang melandasi kebijakan tersebut. Apalagi UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan pengelolaan terminal tipe A (termasuk Terminal Tirtonadi) oleh pemerintah pusat.

Kendati demikian Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo berjanji untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat terkait rencana pengembangan terminal yang sudah disusun Pemkot sebelumnya. Apalagi investor yang akan membangun kawasan bergengsi tersebut sudah diperoleh.

"Kita akan komunikasikan dengan pemerintah pusat. Biar saja pemerintah pusat yang mengurusi kelanjutannya. Pemkot hanya ikut membantu mengawasi operasional terminal," jelasnya. (mdk/dan)