Batalkan blokir situs Islam, Kemenkominfo akui pemerintah belum siap

Merdeka.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) mengakui kalau pemerintah belum tegas dalam menyelesaikan permasalahan situs-situs Islam yang beraliran radikal di Indonesia.

Hal itu disampaikan staf ahli Menkominfo, Henri Subiakto menanggapi tuntutan beberapa pihak yang meminta Kemenkominfo untuk segera mencabut situs-situs tersebut.

"Kita akui pemerintah belum begitu kuat dalam menyelesaikan persoalan ini," kata Subiakto dalam diskusi di gedung PBNU, Jakarta, Jumat (10/4).

Subiakto mengatakan, kementerian yang dipimpin oleh Rudiantara ini tidak memiliki kewenangan menyangkut pemblokiran situs-situs. Dia berdalih Kemenkominfo tidak memiliki kapasitas terkait paham radikalisme maupun terorisme.

"Kemenkominfo tidak punya kompetensi ke sana, kami tidak diposisikan untuk ahli ke arah sana (radikalisme)," ujar dia.

Lebih lanjut, Subiakto menegaskan pihak yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan persoalan situs berpaham radikal ini adalah BNPT.

"Kemenkominfo tidak punya kewenangan untuk memblokir jika hanya menurut keputusan kami saja, karena ada yang lebih berwenang itu BNPT," pungkasnya.

Seperti diketahui, 19 situs Islam yang dianggap menyebar paham radikal diblokir. Setelah mendapat protes dari pemilik, beberapa situs rencana akan dibuka kembali.