Follow
Batas waktu tinggal 2 hari, Jokowi belum juga tetapkan direksi BPJS
Merdeka.com - Koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar meminta Presiden Joko Widodo segera menetapkan dan mengumumkan Dewan Pengawas, dan Direksi BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang telah diserahkan namanya oleh Ketua DPR Ade Komarudin pada 12 Februari 2016.
"Presiden harus sudah menetapkan dan mengumumkan Dewan Pengawas, dan Direksi kedua BPJS paling lambat tanggal 22 Februari 2016," kata Indra dikutip dari Antara, Sabtu (20/2).
Hal itu, menurut dia, berdasarkan Pasal 30 ayat (4) dan (5) UU No. 24 tahun 2011 tentang BPJS, bahwa Presiden harus sudah menetapkan calon terpilih paling lama sepuluh hari kerja terhitung sejak tanggal penerimaan surat dari pimpinan DPR RI.
-
Bagaimana Prabowo ingin tingkatkan BPJS Kesehatan? 'BPJS Kesehatan juga perlu disehatkan agar tidak merugi, caranya adalah meningkatkan cukai dari tembakau.
-
Kapan penandatanganan kerja sama BPJS Ketenagakerjaan? Sinergi ini dikukuhkan lewat penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) secara serentak di dalam rangkaian Rakernas Kadin yang digelar beberapa waktu lalu.
-
Bagaimana BPJS Ketenagakerjaan tegakkan komitmen? 'Kami seluruh insan BPJS Ketenagakerjaan di HUT 46 ini kembali bersama menegakkan komitmen untuk selalu memberikan yang terbaik kepada institusi, menjaga integritas, dan bersama-sama memastikan lingkungan BPJS Ketenagakerjaan bebas dari korupsi,' ucap Anggoro.
-
Bagaimana Jokowi jaga kesehatan? Karena aktivitas sebagai Presiden yang terbilang sangat tinggi, Jokowi selalu menjaga kesehatan dan stamina tubuhnya dengan rutin mengonsumsi jamu. Tri selaku koki andalan Jokowi selalu membuat racikan jamu spesial yang terbuat dari temulawak, kunyit dan jahe. Pantas saja yaa Pak Jokowi selalu tampil prima disetiap kesempatan.
-
Apa saja yang dibahas BPJS Kesehatan dengan Wali Kota Balikpapan? Dalam suasana akrab, Ghufron menyampaikan apresiasinya atas komitmen Wali Kota Balikpapan dalam dukungannya kepada BPJS Kesehatan, sehingga saat ini Kota Balikpapan termasuk salah satu kota yang mendapatkan predikat Universal Health Coverage (UHC). 'Untuk capaian di Kota Balikpapan sudah bagus di 99,68 persen. Fokus utama pertemuan ini adalah membahas perkembangan apa saja yang telah BPJS Kesehatan lakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
-
Kenapa BPJS Kesehatan bertemu dengan Wali Kota Balikpapan? Kunjungan tersebut untuk membahas langkah peningkatan layanan kesehatan dan manfaatnya bagi warga Kota Balikpapan.
Dia mengatakan, Presiden telah mengantongi nama-nama Calon Dewan Pengawas BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan dari Ketua DPR pada 12 Februari 2016, dan nama-nama Calon Direksi serta Calon Dewan Pengawas unsur Pemerintah dari Panitia Seleksi pada akhir Desember 2015.
Dia juga menjelaskan, data yang dikumpulkan BPJS Watch, nama-nama Calon Direksi berdasarkan nomor urut perolehan nilai saat seleksi oleh Pansel.
Untuk BPJS Kesehatan, yaitu: (1) Kemal Iman Santosa, (2) Bayu Wahyudi, (3) Maya Amiary Rusady, (4) Andi Wahyuningsih Attas, (5) Andayani Budi Lestari, (6) Mira Anggraini, (7) Mundiharmo, (8) Wahyudi Bagenda, (9) Usman Sumantri, (10) Endrowahyono Sucahyono, (11) Fachmi, (12) Toga Sialagan, (13) Jenni Wihartini, (14) Fajriadnur, (15) Tono Rustiono, (16) Kisworowati.
Sementara untuk Calon Direksi BPJS Ketenagakerjaan adalah: (1) M. Krishna Syarif, (2) Dewi Hanggraeni, (3) Evi Afiatin, (4) Enda Ilyas Lubis, (5) Achmad Surya Abadi, (6) Hardi Yuliwan, (7) Salkoni, (8) Amran Nasution, (9) Sumarjono, (10) Nautual Mahfud, (11) Afdiwar Anwar, (12) Achmad Badrun, (13) Agus Susanto, (14) David Elezar Sonak.
"Karena itu, kami berharap Presiden untuk tidak mengubah rekomendasi hasil seleksi Pansel calon direksi kedua BPJS berdasarkan nomor urut hasil seleksi Pansel tersebut di atas," ujarnya.
Dia menduga ada pihak-pihak yang menghendaki hasil kerja Pansel dianulir, dan memasukkan nama-nama berdasarkan kepentingan tertentu. Indra menjelaskan, dengan penetapan paling lambat 22 Februari 2016, Presiden telah secara otomatis mengakhiri masa kerja Plt Direksi BPJS.
"Dampak dari adanya Plt Direksi tersebut adalah terjadinya mutasi pada jabatan-jabatan strategis oleh Plt," ujarnya.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Masa jabatan Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah akan habis pada September 2023.
Baca Selengkapnya
Menkominfo Budi Arie Setiadi menjamin lembaga yang diamanatkan dalam UU PDP segera terbentuk sebelum pergantian pemerintahan.
Baca Selengkapnya
Kabarnya, AHY akan menggantikan Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Baca Selengkapnya
Mensesneg Prasetyo Hadi mengungkapkan alasan Prabowo belum menerbitkan Perpres pemindahan IKN.
Baca Selengkapnya
Ari menegaskan Presiden Jokowi saat ini tengah fokus menyelesaikan pekerjaannya.
Baca Selengkapnya
Presiden Jokowi dikabarkan menitipkan nama menteri di kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Jokowi masih mempertanyakan apakah fasilitas dasar seperti listrik dan air sudah siap atau belum
Baca Selengkapnya
Masa jabatan Heru sebagai Pj Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada 17 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya
Pelantikan para menteri akan dilakukan sehari setelah Prabowo resmi menjadi Presiden RI pada 20 Oktober 2024.
Baca Selengkapnya