Bawa sertifikat, warga Pasar ikan adukan penggusuran ke DPRD DKI

Merdeka.com - Warga Pasar Ikan, Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara melakukan dialog dengan Komisi A DPRD DKI Jakarta. Mereka mempertanyakan legitimasi langkah Pemprov DKI Jakarta melakukan pembongkaran. Pasalnya ada beberapa warga yang telah memegang sertifikat hak milik tanah mereka.

Kuasa hukum warga RW 1, 2 dan 3 Luar Batang, Agus Dwi Warsono mengatakan, pembongkaran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta harus memiliki bukti kuat. Pihaknya telah bersurat kepada Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama untuk berdiskusi legitimasi rencana pembongkaran.

"Surat kami mempertanyakan kalau itu diklaim tanah Pemprov DKI. Dan tadi Walikota Jakarta Utara menyampaikan narasinya mengakui dalam zona 5 ada yang bersertifikat. Dalam surat kami juga memberikan bukti sampel sertifikat. Dalam surat kami juga menjelaskan, RW 1,2,3 sudah menjadi bagian dari sejarah dakwah," tegasnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jumat (15/4).

Untuk diketahui, Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembongkaran Pasar Ikan, Luar Batang. Sebagai kelanjutan revitalisasi kawasan utara Jakarta, rencananya RW 1,2 dan 3 juga akan dibongkar pada 20 April 2016.

Agus yang merupakan tim pengacara dari‎ Yusril Ihza Mahendra meminta Basuki atau akrab disapa Ahok membuktikan bahwa kawasan RW 1, 2 dan 3 merupakan aset Pemprov DKI Jakarta. Karena berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengatur, barang milik daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

"Pertanyaan kami, kapan Pemprov DKI memasukkan dalam anggaran APBD terkait pembebasan lahan luar batang RW 1, 2, 3‎? Bagaimana prosedur pencatatan asetnya?" tutupnya.