Bawaslu Bali Bentuk Tim Investigasi Dugaan Pelanggaran Kampanye oleh Koster
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bali, sudah membentuk tim investigasi dan sudah memulai bekerja untuk menangani dugaan kampanye Gubernur Bali Wayan Koster.
"Kami sudah mulai melaksanakannya, mengenai hasilnya belum bisa saya sampaikan karena ini masih dalam proses. Jadi kami sudah membentuk tim investigasi dan sudah ada surat tugasnya dan sudah melaksanakan tugasnya," ujar I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi selaku Koordinator Divisi Hukum, Data dan Informasi Bawaslu Bali, saat dikonfirmasi, Senin (25/2).
Raka Sandi juga menegaskan, untuk sementara tentang dugaan kampanye tersebut masih dalam proses, dan sesuai dengan ketentuan etika yang berlaku saat ini belum bisa disampaikan.
-
Siapa saja yang terlibat dalam pengawasan pemilu di Indonesia? Dalam konteks Indonesia, aktor-aktor seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu), partai politik, dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran dalam memastikan pemilu berjalan dengan baik dan adil.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pemilu di Indonesia? Komisi Pemilihan Umum (KPU) didirikan pada tahun 1999 sebagai lembaga independen yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Pemilu di Indonesia.
-
Siapa yang bertanggung jawab untuk integritas pemilu di Indonesia? Dalam konteks penyelenggaraan pemilu di Indonesia, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) adalah lembaga utama yang berperan dalam memastikan integritas pemilu.
"Kalau sudah selesai tentu kami akan sampaikan. Tim kami sudah bekerja, jadi kami mohon memberikan waktu dan kesempatan, agar bisa melakukannya dengan suasana yang jernih dan tenang," ujarnya.
Selain itu, Raka Sandi juga menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk menunggu hasil investigasi tim Bawaslu Bali.
"Karena ini masih dalam proses, agar diminta sama-sama menjaga dan memberikan kesempatan kepada tim yang berkerja. Karena, dalam ketentuan Bawaslu memang tidak dibatasi waktunya. Karena ini tidak bisa kita katakan (kerjakan) satu dua hari kemudian ditutup belum selesai, dan malah nanti tidak jelas pertanggung jawabannya," ujarnya.
Raka Sandi juga mengungkapkan, bahwa pihak Bawaslu Bali akan bekerja maksimal untuk dugaan kampanye tersebut.
"Jadi prinsip saya sebenarnya, semakin cepat semakin baik, di samping itu tentu kelengkapan informasi dan keakuratan data yang sudah dapat juga menjadi penting," ujarnya.
"Jadi dua aspek itu, antara waktu dan kelengkapan informasi jangan sampai nanti salah dalam analisis karena datanya tidak lengkap," lanjutnya.
Sebelumnya pada Minggu (17/2) di Lapangan Renon, Koster hadir untuk memberi sambutan dalam acara Milenial Safety Road Festival yang diinisiasi Polda Bali. Namun, tiba-tiba di hadapan ribuan pengunjung, Koster mengampanyekan untuk memilih Jokowi. Padahal, ia diundang sebagai Gubernur dalam acara tersebut.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Laporan Tim Pengawal Demokrasi diterima Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dengan nomor 001/PL/PB/Prov/14.00/X/2024.
Baca SelengkapnyaPembentukan timsus hukum itu berdasarkan keputusan partai politik pengusung Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaVideo dugaan kampanye dalam gereja di Sulawesi Selatan tersebar di media sosial (medsos). Kasus itu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengaku akan memastikan terlebih dahulu kebenarannya, dengan melakukan proses pemanggilan terhadap yang bersangkutan.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaPilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca SelengkapnyaBawaslu berharap KASN menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Takalar terkait dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap Muh Hasbi.
Baca SelengkapnyaSampai saat ini, kata Idham, KPU belum dapat mengonfirmasi kebenaran surat suara yang sudah tercoblos lebih dulu itu.
Baca SelengkapnyaBawaslu Jatim menyelidiki kegiatan bagi-bagi becak listrik yang dilakukan Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran di Madiun pada Senin (29/2) lalu.
Baca SelengkapnyaBawaslu memerlukan waktu lima hari guna melakukan penelusuran atas temuan tersebut.
Baca SelengkapnyaKPK menggeledah sejumlah tempat di Jabodetabek untuk mengusut kasus korupsi Banpres.
Baca SelengkapnyaBawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya