Bawaslu Garut Usut Dugaan Kapolres Tak Netral di Pilpres 2019

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Garut mengaku siap mengusut dugaan adanya penyalahgunaan kewenangan polisi dalam Pemilu 2019. Sebagai pengawas Pemilu, Bawaslu mengaku akan mengusut terkait keterlibatan polisi dalam mengarahkan masa untuk mendukung salah satu calon presiden di wilayahnya.

"Pemberitaan itu akan dijadikan sebagai bagian dari informasi awal terjadinya dugaan pelanggaran," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Garut, Iim Imron, Senin (1/4).

Iim menyebut, pihaknya akan meminta keterangan kepada pihak terkait untuk mendapat titik terang persoalan tersebut. Pihaknya juga akan melakukan tugas sesuai yang diamanahkan undang-undang dengan melakukan investigasi awal.

Iim tidak menutup kemungkinan Bawaslu akan memanggil Kapolres Garut, AKBP Budi Satria Wiguna. Namun meski demikian pemanggilan tersebut bergantung pada proses pemeriksaan yang dilakukan.

"Tapi kita memastikan, Bawaslu Kabupaten Garut akan memanggil pihak-pihak yang diperlukan keterangannya," katanya.

Meski demikian, Iim mengaku belum bisa menilai dugaan pelanggaran tersebut termasuk kejadian besar atau bukan. Ia menjelaskan bahwa dalam pemilu tidak ada pelanggaran yang disebut besar atau kecil. Yang ada adalah administratif, kode etik, dan pidana.

Namun dalam pemahamannya sendiri, keterangan yang disebutkan oleh mantan Kapolsek Pasirwangi, AKP Sulman Aziz, pelanggaran tersebut lebih pada sifat pidana. Hal itu dikarenakan adanya dugaan keterlibatan aktivitas politik dari yang seharusnya netral.

"Para aparatur sipil negara, hakim, jaksa agung, sampai ke bawah, sampai kemudian di kepolisian dan TNI, kepala desa, dan perangkat desa harus netral karena oleh undang-undang dikatakan seperti itu. Kalau terbukti, ini masuk dalam pelanggaran pidana," katanya.

Diketahui, Mantan Kapolsek Pasir Wangi, Garut, AKP Sulman Aziz mengaku diperintahkan oleh Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna untuk mendukung Jokowi di Pilpres 2019. Namun sehari kemudian, Sulman melarat tuduhan tersebut.

Dia mengaku telah membuat kesalahan dengan mengeluarkan pernyataan tersebut. Dia mengaku pernyataannya itu dilatarbelakangi emosi dan permasalahan pribadi dengan Kapolres Garut AKBP Budi Satria Wiguna.

"Kemarin saya telah melaksanakan preskon di Lokataru, disiapkan Haris Azhar. Dalam kegiatan tersebut saya sudah melakukan kesalahan. Saya menyatakan bahwa Polri tidak netral dalam pilpres 2019 ini," katanya didampingi Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, saat konferensi pers di Mapolda Jabar, Jalan Soekarno-Hata, Senin (1/4).

Sulman mengaku pernyataan soal Polri tak netral keluar dari mulutnya karena faktor emosi. Dia tidak terima dipindah tugas ke Mapolda Jabar sebagai Kanit 1 Seksi Penindakan Pelanggaran Subdit Gakkum Ditlantas Polda Jabar.

Menurutnya, kebijakan mutasi tersebut dilandasi karena dirinya kedapatan berfoto bersama salah satu tokoh yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo- Sandiaga Uno.

"Sebetulnya itu saya sampaikan karena saya pada saat itu emosi. Saya telah dipindahtugaskan dari jabatan saya yang lama sebagai kapolsek dikarenakan saya telah berfoto dengan seorang tokoh agama yang kebetulan sebagai panitia deklarasi Prabowo-Sandi di Kecamatan Pasirwangi," jelasnya.