Follow
Bawaslu ingatkan kepala daerah jadi timses harus cuti kerja
Merdeka.com - Bawaslu Jateng bakal menindak tegas kepala desa (Kades) terlibat mendukung kampanye capres-cawapres. Penindakan dilakukan berbagai tahap mulai dari sanksi ringan sedang hingga pemecatan.
"Kami akan mengeluarkan rekomendasi pemecatan bila kedapatan Kades terlibat kampanye tanpa mengajukan cuti," kata Ketua Bawaslu Jateng, Fajar Subkhi A.K Arif saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (24/9).
Fajar menyebut Kades rawan melakukan pelanggaran mengingat kerjanya sering bersinggungan dengan lingkungan pemerintahan. "Maka dari itu para konstestasi Pilpres, Pileg peluang menggoda jelas terbuka lebar bagi Kades," ujarnya.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Bagaimana Bawaslu Temanggung melakukan pencegahan? Sesuai dengan pemetaan potensi yang menjadi kerawanan pada Pilkada 2024, pihaknya telah melakukan langkah pencegahan sebagai upaya mitigasi risiko. Langkah tersebut meliputi peningkatan koordinasi internal maupun eksternal dan penguatan kapasitas pengawas pemilu.
-
Apa sanksi yang diterima Ketua KPU? 'Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan,' kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di kantor DKPP RI, Jakarta Pusat.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Apa yang menjadi fokus pengawasan Bawaslu dalam Pilkada 2024? Lolly mengatakan bahwa pengawasan media sosial menjadi salah satu hal yang didalami oleh Bawaslu agar mitigasi dapat dilakukan saat mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024.
-
Bagaimana Bawaslu menyiapkan Pilkada 2024? 'Persiapan kami adalah, pertama, bagi mereka (Bawaslu daerah) yang sudah selesai pemilu-nya agar bersiap untuk PHPU (perselisihan hasil pemilihan umum), tetapi di saat yang sama mereka juga harus sudah berpikir bagaimana pemilihan kepala daerah ini berjalan, terutama untuk menyiapkan jajaran ad hoc,' kata Lolly di kawasan Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3).
Untuk sebab itu, Fajar ke depan akan memperketat pengawasan terhadap sejumlah kepala daerah yang memiliki kedudukan ganda sebagai pimpinan parpol. Sebab posisi ganda kepala daerah berpotensi muncul tindakan penyalahgunaan fasilitas negara untuk dimanfaatkan sebagai alat kampanye.
"Termasuk Kades dan perangkatnya. Posisi mereka rawan dimobilisasi. Tidak boleh menggunakan fasilitas negara, sudah jelas ada aturannya," ujarnya.
Dia meminta kepada setiap Kades maupun kepala daerah supaya jauh-jauh mengajukan cuti kerja. "Form cuti akan diberikan oleh Kemendagri, dan tembusannya sampai ke Bawaslu," kata Fajar.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pilkada Jateng diwarnai dengan dugaan pengerahan kepala desa (kades) untuk mendukung salah satu paslon cagub cawagub.
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan setiap pelanggaran terkait dengan Pilkada Serentak 2024 oleh kepala desa ke Kemendagri.
Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, keberpihakan kepala desa menjadi salah satu permasalahan yang banyak terjadi.
Baca Selengkapnya
Bagya mengakui teguran itu sudah disampaikan ke Presiden. Namun, Bagya enggan menjelaskan teguran itu.
Baca Selengkapnya
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menilai ada potensi pelanggaran pemilu jika organisasi perangkat desa memberikan dukungan kepada capres-cawapres.
Baca Selengkapnya
Proses tersebut dilakukan pihaknya setelah menerima laporan resmi dari pelapor.
Baca Selengkapnya
Kasus ini sebelumnya menjadi perhatian publik setelah video ajakan dari kades viral di media sosial.
Baca Selengkapnya
Bima Arya tak menampik temuan pelanggaran netralitas ASN tersebut perlu diberikan atensi oleh Komisi II DPR RI.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Sementara untuk bakal calon kepala daerah dari kalangan aparatur sipil negara (ASN), TNI, dan Polri harus mengundurkan diri terlebih dahulu sebelum mendaftar.
Baca Selengkapnya
Diduga promosikan istri jadi Caleg, Kades di Bekasi dilaporkan ke Bawaslu
Baca Selengkapnya
Saat disinggung mereka menolak disebut kampanye, namun hanya silaturahmi.
Baca Selengkapnya