Bawaslu Jabar Dalami Dugaan Politik Uang di Pilkada Tasikmalaya

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Jawa Barat (Jabar) menemukan sejumlah masalah dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020. Di antara masalah yang ditemukan adalah dugaan politik uang yang dilakukan pasangan calon.

Koordinator Pengawasan Bawaslu Jabar, Zaki Hilmi menyebut bahwa sejak Selasa (8/12) malam, pihaknya melakukan pendalaman adanya dugaan pelanggaran politik uang di Kabupaten Indramayu. Setidaknya, ada dua laporan politik uang di wilayah tersebut.

"Kita sudah melakukan antisipasi dan memperkirakan dalam indeks kerawanan Pemilu, salah satunya yang berpotensi muncul adalah politik uang. Karenanya, kita lakukan patroli untuk antisipasi dan melakukan penanganan pelanggaran," kata dia saat melakukan pemantauan Pilkada di Kabupaten Tasikmalaya, Rabu (9/12).

Selain di Kabupaten Indramayu, masalah dalam Pilkada pun terjadi di Kabupaten Karawang, yaitu laporan tidak maksimalnya pendistribusian formulir C pemberitahuan kepada masyarakat. Di Kabupaten Pangandaran, pihaknya menerima laporan alat pengukur suhu yang diterima KPU tidak berfungsi.

"Di sana thermogun merupakan hibah dari pemda," ungkapnya.

Di Kabupaten Tasikmalaya, Zaki mengaku bahwa ada dua laporan dugaan pelanggaran yang diterima Bawaslu, yaitu terkait politik uang dan netralitas ASN (aparatur sipil negara). "Kemarin ada laporan di Bawaslu Tasik soal dugaan pelanggaran netralitas ASN dan money politics. Ini musuh bersama dan merusak," katanya.

Ia mengaku mengapresiasi gerakan moral masyarakat yang menolak politik uang sehingga harapannya Pilkada kali ini berkualitas tanpa ada pelanggaran.