Bawaslu Jateng Kesulitan Awasi Distribusi Surat Suara Pemilu 2019

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng kesulitan melakukan pengawasan secara maksimal terhadap tahapan pendistribusian surat suara Pemilu 2019 di 35 Kabupaten/kota. Kondisi itu disebabkan karena tidak adanya jadwal dan pemberitahuan kedatangan pengiriman surat suara tersebut ke sejumlah daerah.

"Ada 12 Kabupaten/Kota sudah menerima logistik Pemilu 2019, itu pun masih kurang. Dari informasi yang sudah menerima Kota Tegal, Kendal, Kudus, Purworejo, Kabupaten Tegal, Rembang, Kota Pekalongan, Blora, Salatiga, Surakarta, Kabupaten Magelang, Kota Magelang. Sisanya 23 kabupaten/kota lainnya belum termonitor," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, Minggu (10/2).

Dia menyebut distribusi logistik yang banyak di daerah tanpa jadwal jelas, membuat jajaran KPU di daerah tidak memiliki persiapan memadai dalam penerimaan logistik tersebut. Alhasil terdapat satu box mobil berisi muatan logistik dengan tujuan dua kabupaten berbeda yakni Kendal, dan Rembang.

"Ini rawan dan rentan tertukar surat suara karena Kendal dan Rembang berbeda daerah pemilihan. Ada dugaan tahapan pendistribusian surat suara Pemilu 2019 tanpa perencanaan matang," ujarnya.

Seperti pendistribusian di Purworejo persiapan kurang memadai, membuat ada logistik yang menunggu sehari semalam karena tenaga bongkar belum siap. Sedangkan di Kudus, harus memindahkan logistik karena gudang surat suara masih ditempati logistik dukungan alat kelengkapan lain.

"Kami desak KPU agar serius dalam proses pengiriman surat suara," jelasnya.

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jateng, Yulianto Sudrajat mengaku tidak menangani distribusi surat suara Pemilu 2019 ke Kabupaten/kota. Adapun tahapan distribusi langsung dari percetakan yang telah memenangkan tender dari KPU pusat ke masing-masing KPU kabupaten/kota di Jateng.

"Jadi KPU Jateng tidak ikut menangani distribusi surat suara. Sedangkan distribusi surat suara dilakukan secara bertahap mulai 31 Januari 2019 lalu," tutup Yulianto Sudrajat.