Bawaslu Jateng Sebut Potensi Sengketa Pemilu Merata di 35 Daerah

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng akan mengirimkan tim ke Mahkamah Konstitusi (MK), untuk menangani kasus sengketa Pemilu yang diajukan dari Jateng.

"Kami siap memberikan keterangan saksi kepada MK segala jenis kasus sengketa yang diajukan oleh peserta Pemilu dari wilayah Jateng, mulai dari anggota legislatif tingkat DPR RI, DPRD provisi, dan DPRD kabupaten/kota," kata Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jateng Anik Sholihatun kepada wartawan, Rabu (22/5).

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, sengketa Pemilu berpotensi terjadi karena jumlah kursi yang diperebutkan di tiap daerah pemilihan terbatas sementara persaingan perolehan suara ketat, bahkan ada juga yang selisih perolehan antarcalon anggota legislatif hanya tiga suara.

"Berdasarkan pemetaan yang kami lakukan, ternyata semua daerah atau 35 kabupaten/kota di Jateng berpotensi terjadi sengketa atau bisa dikatakan hampir merata. Kasusnya macam-macam mulai dari pengerahan kepala daerah dalam pelibatan kampanye, money politics," jelasnya.

Seperti kasus yang sedang ditangani, terdapat 28 kasus operasi tangkap tangan (OTT) terkait politik uang selama masa tenang Pemilu 2019 kemarin.

"Pada hari tenang Pemilu kemarin, kami lakukan operasi tangkap tangan. Ketika OTT berlangsung, kita berpatroli mengawasi semua TPS yang jumlahnya ada 115.402 titik di Jateng. Dalam OTT tersebut terjaring 28 kasus yang menyasar pada politik uang," ujarnya.

Meski begitu, Anik menyebut bahwa 20 kasus di antaranya gagal diusut lantaran modus operandi bukan menjadi ranah dari penindakan Bawaslu Jateng.

Selain itu, pihaknya telah memproses empat kasus lainnya untuk diseret ke ranah hukum. Saat ini empat kasus tersebut sedang diproses oleh para penyidik gabungan dari Sentra Gakkumdu.

"Untuk sisanya sudah masuk ke tingkat pengadilan. Salah satunya di Wonogiri dan Purworejo. Seperti Purworejo pelakunya sekarang dipidana, begitu pula dengan daerah lainnya," tutupnya.