Bawaslu Jateng Temukan 8 Kasus ASN Tidak Netral Jelang Pemilu 2019

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jateng menemukan delapan dugaan pelanggaran ketidaknetralan melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) jelang Pemilu 2019. Empat di antaranya sudah terbukti melanggar UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN. Sedangkan, empat kasus lainnya masih dalam penanganan.

"Selain soal netralitas, ada juga lima kasus terkait penggunaan fasilitas negara untuk kegiatan politik," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antar-Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin, saat dikonfirmasi merdeka.com, Selasa, (13/11).

Rofiuddin menambahkan, untuk empat pelanggaran netralitas ASN yang telah terbukti, telah disampaikan ke Komisi ASN untuk diberikan sanksi.

"Dari empat kasus yang sudah terbukti melanggar itu, baru satu yang telah ditindaklanjuti Komisi ASN, yakni kasus di Brebes. ASN di Brebes itu telah diberi sanksi oleh Komisi ASN," imbuh Rofi.

Rofi menjelaskan, dari keempat kasus yang sudah terbukti pelanggarannya itu, yakni kasus seorang guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) yang mengunggah dukungan terhadap kontestan politik tertentu pada akun media sosial di Brebes. Kemudian, ASN yang terlibat dalam deklarasi pemenangan salah seorang calon anggota legislatif di Klaten, keterlibatan seorang PNS dalam acara kampanye di Sukoharjo, serta seorang ASN yang mengajak para guru TK untuk memilih salah satu caleg di Boyolali.

Koordinator Divisi Penindakan Bawaslu Jateng, Sri Wahyu Ananingsih, menambahkan selain empat kasus itu, ada beberapa kasus lain yang melibatkan ASN yang saat ini masih dalam pengusutan. Beberapa kasus yang masih dalam penyelidikan itu, antara lain keterlibatan pejabat pemerintah dalam memfasilitasi salah seorang caleg di Purworejo, keterlibatan ASN dalam membuat dan pemasangan iklan caleg di Salatiga, serta kasus ASN yang turut menyertakan fotonya dalam APK salah satu caleg di Wonosobo.

"Kami akan terus mengingatkan kepada para ASN agar selalu menjaga sikap netral dalam Pemilu 2019. Sesuai amanat UU 7/2017 tentang Pemilu dan UU tentang ASN, para abdi negara tidak boleh terlibat politik. Jika mereka nekat, maka bisa diberi sanksi administrasi maupun pidana," ujar Ana.