Follow
Bawaslu nilai potensi pelanggaran pilkada dari incumbent tinggi
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu Jawa Tengah menilai potensi pelanggaran yang dilakukan calon incumbent saat kampanye dan masa tenang dalam Pilkada cukup tinggi. Potensi pelanggaran yang dilakukan antara lain mobilisasi birokrasi hingga janji pemberian jabatan tertentu usai Pilkada.
"Potensi pelanggaran dari pasangan incumbent cukup tinggi. Untuk itu, Bawaslu berharap masyarakat aktif mengawasi proses pesta demokrasi ini," ujar Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Jateng,
Teguh Purnomo di Solo, Kamis (30/7).
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Apa itu Pilkada Serentak? Pilkada Serentak merujuk pada pemilihan kepala daerah yang dilaksanakan secara bersamaan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.
-
Apa itu pelanggaran kode etik Pemilu? Pelanggaran kode etik pemilu merujuk pada tindakan yang melanggar etika atau norma-norma penyelenggara pemilu terhadap sumpah dan janji yang diucapkan sebelum mereka menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu.
-
Apa itu pantarlih pilkada? Salah satunya adalah Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih).
Menurut dia dibutuhkan netralitas dari pegawai negeri sipil (PNS) atau birokrasi. Teguh mengaku telah melakukan sosialisasi terkait netralitas PNS dalam Pilkada. Sebab potensi PNS dimainkan dalam Pilkada itu cukup tinggi.
"Kami terus melakukan sosialisasi, sebab mobilisasi birokrasi ini sangat bahaya bukan hanya untuk birokrat tetapi juga bagi pasangan yang didukungnya," jelasnya.
Bawaslu, lanjut dia, telah memetakan potensi konflik yang terjadi selama Pilkada. Yakni saat pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, pencoblosan dan pasca Pilkada. Melihat potensi konflik yang cukup tinggi tersebut, Bawaslu meminta masyarakat untuk aktif.
"Saat ini 80 persen pelanggaran yang terjadi ditemukan oleh lembaga pengawas sedangkan sisanya dari laporan masyarakat," ucapnya.
Ketua Pengawas Pemilu (Panwaslu) Solo, Sri Sumanta menambahkan, saat ini peran masyarakat dalam pengawasan pelaksanaan Pilkada masih minim.
"Kami meminta masyarakat untuk aktif melaporkan temuan dan kecurangan yang terjadi selama proses Pilkada. Setiap laporan akan kami tindaklanjuti," pungkasnya. (mdk/cob)
Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Kerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca Selengkapnya
Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu.
Baca Selengkapnya
Incumbent adalah istilah yang kerap muncul saat Pilkada dan menarik dipelajari.
Baca Selengkapnya
Setidaknya ada 16 catatan yang berhasil dikumpulkan oleh kubu Prabowo Gibran.
Baca Selengkapnya
Bawaslu belum bisa memastikan apakah adanya pelanggaran atau tidak.
Baca Selengkapnya
Bawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca Selengkapnya
Tindak pidana pemilu menjadi ancaman serius yang dapat merusak integritas dan legitimasi demokrasi.
Baca Selengkapnya
Kepala desa biasanya memiliki hubungan dengan petahana sehingga dapat mendobrak atau mengurangi suara politisi tersebut.
Baca Selengkapnya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Menurut Saldi, pembagian bansos tersebut nantinya dapat menjadi celah hukum untuk dapat memenangkan salah satu pasangan calon di Pilkada Serentak.
Baca Selengkapnya
Hingga saat ini terdapat 34 Pj kepala daerah yang mengundurkan diri untuk maju pada Pilkada 2024.
Baca Selengkapnya
Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca Selengkapnya