Bawaslu Panggil Wali Kota Tangsel Karena Rotasi Pejabat Jelang Pilkada 2020

Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu Kota Tangerang Selatan akan memanggil Walikota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, terkait pelantikan sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tangerang Selatan, pada Jumat (15/5).

"Senin (besok) pastinya kita buatkan surat pemanggilan kepada walikota Tangsel, untuk meminta keterangan yang bersangkutan," ungkap Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep, (17/5).

Acep menegaskan, surat pemanggilan itu, untuk meminta keterangan Wali Kota, terkait mutasi dan rotasi 62 pejabat ASN Pemkot Tangsel. Diduga telah melanggar Pasal 71 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tahapan Pilkada.

"Dalam PKPU itu kan jelas, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan pergantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, kecuali mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri," jelasnya.

Pada bursa pencalonan Pilkada Tangsel 2020, Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie akan mencalonkan diri sebagai kandidat bakal calon Wali Kota. Otomatis dia menyandang status sebagai petahana.

"Jadi kalau misalnya Ibu Airin tadi sebagai walikota Tangerang Selatan, melakukan pelantikan apakah sudah punya izin tertulis dari menteri ada atau tidak kita tidak tahu. Tapi yang jelas Airin sudah melakukan pelantikan," kata dia.

Dia menjelaskan, jika terbukti adanya pelanggaran dalam aturan PKPU dimaksud, maka pelantikan tersebut bisa dibatalkan.

"Kalau sanksi pembatalannya ada di Pasal 71 ayat 5. Bisa kena diskualifikasi tertuang dalam Pasal 135," terangnya.

Sebelumnya diberitakan, jelang Pilkada Tangsel, Wali Kota Airin melantik 62 pejabat baru pada Jumat (15/5) kemarin. Dari 62 pejabat yang dirotasi dan mutasi itu 19 diantaranya adalah jabatan eselon 3 dan 43 lainnya, jabatan eselon 4.