Bawaslu Sebut Kampanye Daring Kurang Diminati Pasangan Calon di Pilkada
Merdeka.com - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Muhammad Afifudin mengatakan, metode kampanye tatap muka masih menjadi primadona pada Pilkada kendati digelar di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan kampanye daring kurang laku.
"Kita lihat metode kampanye yang dipilih pasangan calon tidak banyak berubah di saat tidak ada wabah. Kampanye tatap muka masih jadi primadona. Situasi wabah ini belum mendorong pasangan calon untuk kampanye daring," kata Afifudin dalam diskusi, Sabtu (21/11).
Afifudin menyebut, dari pantauan Bawaslu setiap 10 hari, semakin lama jumlah kampanye tatap muka terus meningkat. Totalnya kurang lebih mencapai 71 ribu.
-
Bagaimana Pilkada 2020 dilaksanakan di tengah pandemi? Pemilihan ini dilakukan di tengah situasi pandemi COVID-19, sehingga dilaksanakan dengan berbagai protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko penularan.
-
Bagaimana cara pelaksanaan kampanye Pilkada 2024? Dalam pelaksanaan kampanye, KPU telah mengatur alat peraga apa saja yang boleh digunakan. Berikut berbagai alat peraga kampanye Pilkada 2024, perlu diketahui: 1. Bahan Kampanye: Semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta Pemilu, simbol atau tanda gambar peserta Pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta Pemilu tertentu.
-
Apa itu Pilkada? Pilkada atau Pemilihan Kepala Daerah adalah proses demokratisasi di Indonesia yang memungkinkan rakyat untuk memilih kepala daerah mereka secara langsung.
-
Bagaimana cara Pilkada dilaksanakan? Pilkada yang dilaksanakan secara serentak di 37 provinsi ini tidak hanya menjadi ajang bagi masyarakat untuk memilih pemimpin lokal yang terbaik, tetapi juga merupakan cerminan dari partisipasi aktif masyarakat dalam proses demokrasi.
-
Kenapa Pilkada 2020 menarik perhatian? Pilkada 2020 menarik perhatian karena dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19.
-
Bagaimana Pilkada dilakukan? Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) tingkat provinsi, kabupaten atau kota dan juga diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) sesuai dengan tingkatannya.
Dia memprediksi, jumlah kampanye tatap muka akan meningkat beberapa hari ke depan. Sebab jika dalam jadwal normal pada tanggal 22 November-5 Desember seharusnya digelar kampanye rapat umum. Karena Covid-19 ditiadakan. Namun, Afifudin yakin pasangan calon akan lebih gencar menggelar kampanye secara tatap muka ketimbang daring.
"Prediksi saya akan banyak tatap muka dilakukan. Dua minggu sebelum hari tenang orang-orang akan melakukan rapat umum. Rapat umum dilarang maka mereka akan konversi dengan tatap muka dengan dibatasi," kata Afifudin.
Afifudin menduga, belum maksimal kampanye daring karena kebiasaan selama sini. Kampanye adalah dengan bertemu banyak orang. Serta, menurutnya masih ada kendala internet untuk kampanye.
"Bisa jadi karena kebiasaan juga bahwa yang dimaksud kampanye orang ketemu dengan yang lain," ucapnya.
Bawaslu bekerja sama dengan Satpol PP dan polisi untuk memberikan peringatan dan menindak kampanye tatap muka yang melanggar batas 50 orang. Bawaslu memberikan peringatan, satu jam tidak bubar akan dibubarkan paksa. Namun, Afifudin mengungkap, tren belakangan setelah diberikan peringatan, massa membubarkan diri setelah hampir satu jam.
Selama melakukan tugasnya, jajaran Bawaslu banyak mendapatkan respons negatif. Ada yang diintimidasi secara fisik maupun verbal.
"31 jajaran kita diintimidasi, 19 fisik 12 verbal. Ada ketika memberi imbauan, ada dihujat, ada dikeroyok segala," kata Afifudin.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Dengan adanya penurunan partisipasi masyarakat pada Pilkada tersebut. Maka, perlu dilakukannya refleksi hingga evaluasi.
Baca SelengkapnyaDPR tengah mencermati implikasi penyelenggaraan Pilkada serentak 2024 dengan rendahnya tingkat partisipasi politik warga dalam menggunakan hak suaranya.
Baca SelengkapnyaLembaga survei Charta Politika mencatat penurunan partisipasi pemilih di Pilkada DKI Jakarta 2024 menjadi hanya 58 persen.
Baca SelengkapnyaAngka partisipasi pemilih hanya tercapai 71,92 persen dari target 75 persen.
Baca SelengkapnyaKPU RI membeberkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 hanya 68 persen.
Baca SelengkapnyaLSI Denny JA mewanti-wanti potensi merosotnya kepercayaan publik kepada Prabowo Subianto akibat isu Pilkada oleh DPRD
Baca SelengkapnyaBawaslu DKI telah memetakan tiga kategori kerawanan yang terjadi di Pilgub DKI Jakarta yaitu tinggi, sedang, dan rendah.
Baca SelengkapnyaPilkada terakhir yang diselenggarakan di Indonesia adalah Pilkada Serentak 2020, yang berlangsung pada tanggal 9 Desember 2020.
Baca SelengkapnyaPoses kandidasi yang telah terjadi dalam Pilkada 2024 dinilai sangat jauh dari prinsip-prinsip demokrasi.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaRIDO menilai, KPU DKI Jakarta tak profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pelaksana Pilkada.
Baca SelengkapnyaMenurut KPU ada kemungkinan penurunan partisipasi pemilih ketimbang Pemilihan Presiden (Pilpres).
Baca Selengkapnya