Follow
Bawaslu Sumsel Terima 14 Laporan Dugaan Money Politics di Pilkada Serentak
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menerima 14 laporan dugaan money politics pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak di Sumatera Selatan. Sebanyak lima di antaranya dihentikan proses pemeriksaan karena tidak melengkapi persyaratan.
Ketua Bawaslu Sumsel Iin Irwanto mengungkapkan, ke-14 laporan tersebut di antaranya 4 berasal dari Pilkada Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), 3 laporan dari Ogan Komering Ulu (OKU) Timur, selanjutnya di Ogan Ilir, Musi Rawas, dan Musi Rawas Utara masing-masing 2 laporan, dan OKU 1 laporan. Hanya di pilkada OKU Selatan yang sejauh ini belum terdapat laporan dugaan bagi-bagi uang kepada pemilih untuk memenangkan salah satu paslon.
"Dari laporan Bawaslu setiap kabupaten, total ada 14 laporan dugaan money politics, paling banyak dari PALI," ungkap Iin, Jumat (11/12).
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
-
Kenapa Bawaslu Jateng menangani pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Apa saja sanksi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu? Ketika terjadi pelanggaran tersebut, ada sejumlah sanksi yang dikenakan untuk pelaku, yaitu: Teguran tertulis, yaitu pemberian peringatan secara tertulis kepada penyelenggara pemilu yang melanggar kode etik. Teguran tertulis bisa dalam bentuk peringatan biasa atau peringatan keras.Pemberhentian sementara, yaitu penghentian sementara penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya selama kurun waktu tertentu.Pemberhentian tetap, yaitu penghentian permanen penyelenggara pemilu dari jabatan dan/atau tugasnya.
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
Dikatakan, Bawaslu masih memproses sembilan laporan. Sementara lima laporan lain yakni sebagian laporan di Musi Rawas, Musi Rawas Utara, dan PALI, dihentikan karena salah satunya tidak memenuhi persyaratan.
"Ya, ada lima laporan tidak melengkapi berkas atau syarat. Jadi pemeriksaan dihentikan," ujarnya.
Dia enggan berandai-andai nasib sembilan laporan yang tersisa untuk diteruskan ke tindak pidana pemilu atau tidak. Sementara laporan dugaan money politic di PALI yang terduga pelakunya memilih melaporkan ke polisi karena dikeroyok dan merasa dijebak, Iin menyebut masih dalam proses pemeriksaan.
"Masih proses," kata dia.
Diketahui, Pilkada serentak di Sumsel digelar di tujuh daerah. Yakni Kabupaten Ogan Ilir terdapat dua paslon, yakni nomor urut 1 paslon Panca Wijaya Akbar-Ardani (PKB, Gerindra, Perindo, NasDem, Demokrat, PKS, PAN, PPP) dan nomor urut 2 paslon Ilyas Panji Alam-Endang PU Ishak (PDIP, Golkar, Hanura, PBB, Partai Berkarya).
Kabupaten OKU Timur, nomor urut 1 paslon Lanosin Hamzah-Adi Nugraha Purna Yudha (PKB, Demokrat, NasDem, PKS, Gerindra, Hanura, PPP, PAN, PDIP, Golkar, Perindo) dan nomor urut 2 paslon Kolonel Ruslan-Herly Sunawan (jalur perseorangan sebanyak 41.560 dukungan KTP).
Kabupaten Musi Rawas nomor urut 1 paslon Ratna-Suwarti (Partai Gerindra, Golkar, PAN), dan nomor urut 2 paslon Hendra Gunawan-Mulyana (Demokrat, PDIP, Hanura, NasDem, PKS, PKB, PBB).
Kabupaten Musi Rawas Utara nomor urut 1 paslon Devi Suhartoni-Inayatullah (PDIP, NasDem, Hanura), nomor urut 2 paslon Akisropi Ayub-Baikuni Anwar (jalur perseorangan sebanyak 16.655 dukungan KTP) dan nomor urut 3 paslon Syarif Hidayat-Surian (PBB, Gerindra, PPP, PKS, PAN, Golkar, PKB, Demokrat, Perindo).
Kabupaten PALI nomor urut 1 paslon Devi Harianto-Darmadi (Demokrat, PAN, Hanura). Sementara paslon Heri Amalindo-Soemarjono (PDIP, Golkar, PKS, NasDem, Gerindra, Perindo, PPP, PBB, PKB) nomor urut 02.
Kabupaten OKU yang hanya terdapat satu calon yakni paslon Kuryana Azis-Johan Anuar (PKS, PBB, PAN, Golkar, PKPI, PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, PDIP, NasDem) ditetapkan tampak depan sebelah kanan.
Kabupaten OKU Selatan yang juga memiliki satu paslon yakni Popo Ali-Sholihien (PKB, Gerindra, PDI, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Hanura, Demokrat, PBB) ditetapkan pada tampak depan sebelah kiri.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Dahyar mengaku melapor ke DKPP setelah Trisal Tahir dinyatakan memenuhi syarat (MS) oleh KPU Palopo.
Baca Selengkapnya
Total 75 laporan hasil dari penyidikan Bawaslu tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.
Baca Selengkapnya
Anggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.
Baca Selengkapnya
Dari 55 tersebut, 51 merupakan laporan dan 4 adalah temuan Bawaslu Sulsel.
Baca Selengkapnya
Sebanyak 21 dugaan tindak pidana Pemilu di seluruh Indonesia dilimpahkan ke Polri. Kasus itu merupakan bagian dari 114 laporan yang diterima Bawaslu.
Baca Selengkapnya
Andika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya
Bawaslu tidak dapat mengakses Silon seluas-luasnya sehingga menghambat pengawasan dilakukan.
Baca Selengkapnya
Bawaslu menemukan 130 laporan atas dugaan pelanggaran politik uang yang terjadi saat masa tenang, hingga pemungutan suara Pilkada 2024
Baca Selengkapnya
Bawaslu ungkap berbagai jenis pelanggaran pemilu di Provinsj Jawa Tengah
Baca Selengkapnya
Bawaslu melaporkan sudah menerima 1.500 laporan dugaan pelanggaran Pilkada 2024 per 1 Desember.
Baca Selengkapnya
5 PPK di Palembang Gelembungkan Suara Caleg, Penghitungan Suara Diambil Alih KPU
Baca Selengkapnya