Bawaslu Temukan Pelanggaran Pemilu Saat Jokowi Kampanye di Lapangan Karebosi Makassar
Merdeka.com - Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Sulsel, Syamsul Bahri memenuhi panggilan klarifikasi dari Bawaslu Makassar, Jumat (5/4). Dia diperiksa kurang lebih dua jam dimulai sekitar pukul 14.00 WITA hingga pukul 16.00 WITA.
Ketua Bawaslu Makassar, Nursari mengatakan, TKD Jokowi-Ma'ruf ini diklarifikasi terkait adanya tiga dugaan pelanggaran ditemukan saat pelaksanaan kampanye rapat umum atau kampanye terbuka Joko Widodo di lapangan Karebosi, Minggu (31/3) lalu.
"Dugaan pelanggaran yang ditemukan ini adalah hasil pengawasan tim Bawaslu berupa pelibatan warga negara yang belum memiliki hak pilih yakni anak-anak, dugaan penggunaan fasilitas negara berupa kendaraan dinas berplat merah antara lain bus Dinas Perhubungan Kabupaten Luwu Timur. Lalu dugaan pelanggaran lainnya adalah dugaan pelibatan Aparatur Sipil Negara (ASN)," kata Nursari, Jumat (5/4).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Kenapa Jokowi dibolehkan ikut kampanye? Undang-Undang Pemilu tidak melarang seorang presiden untuk ikut kampanye, apakah untuk pemilihan presiden atau pemilihan legislatif. Beleid yang sama juga tidak melarang kepala negara untuk berpihak atau mendukung salah satu pasangan calon presiden.
-
Gimana caranya Jokowi ikut kampanye? Pasal 281 mensyaratkan pejabat negara yang ikut berkampanye dilarang untuk menggunakan fasilitas negara atau mereka harus cuti di luar tanggungan.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang dilaporkan melanggar aturan Pilpres? Kubu pasangan Calon Presiden nomor urut satu, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar heran laporan dugaan pelanggaran pemilu terhadap Calon Wakil Presiden nomor urut dua, Gibran Rakabuming Raka tidak diproses.
-
Siapa yang larang Jokowi ikut kampanye? Tidak ada penyebutan presiden dan wakil presiden atau menteri di dalamnya.
Soal dugaan pelibatan ASN ini antara lain indikasinya, kata Nursari, adalah beredarnya foto surat berkop kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kesehatan yang memuat seolah pengerahan massa. Menurut dia, Senin (8/4) nanti, dua kepala dinas akan diminta juga klarifikasi. Hari ini surat panggilannya telah dilayangkan.
Pemeriksaan serupa juga akan dilakukan terhadap Sawaluddin Arief dari Badan Pemenangan Daerah (BPD) Prabowo Sandi. Rencananya, Senin mendatang, hari yang sama dengan rencana pemeriksaan dua kepala dinas.
"Pemanggilan Tim Prabowo-Sandi ini adalah kali keduanya karena panggilan pertama dia tidak hadir. Dugaan pelanggarannya juga sekaitan dengan pelibatan anak-anak dalam kampanye dan keberadaan atribut partai saat kampanye terbuka yang bukan jadi bagian partai pendukung pasangan Prabowo-Sandi yakni bendera Partai Golkar," pungkas Nursari.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Video dugaan kampanye dalam gereja di Sulawesi Selatan tersebar di media sosial (medsos). Kasus itu menjadi perhatian Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengatakan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaBadan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mencecar Ridwan Kamil dengan puluhan pertanyaan terkait laporan dugaan pelanggaran kampanye di Tasikmalaya.
Baca SelengkapnyaKantor Bawaslu DKI Jakarta DKI Jakarta menjadi sasaran aksi protes dugaan kecurangan Pemilu 2024, pada Kamis (7/3).
Baca SelengkapnyaMomen Jokowi diduga mengacungkan dua jari dari mobil kepresidenan terjadi saat kunjungan kerja ke Salatiga, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
Baca SelengkapnyaDia pun meminta kepada pihak terkait, baik Bawaslu, DKPP, Kepolisian agar menangkal tiga skenario melawan hukum ini.
Baca SelengkapnyaSejak tahapan kampanye Pemilu 2024 dimulai pada 28 November 2023, Bawaslu Jawa Barat mencatat 10 jenis dugaan pelanggaran di 22 kota dan kabupaten.
Baca SelengkapnyaSidang lanjutan gugatan Pilpres 2024 kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu, 3 April 2024.
Baca SelengkapnyaSaksi dari Bawaslu, Nur Kholiq mengklaim tidak menemukan pelanggaran Pemilu saat Jokowi bagi-bagi bansos di Jateng.
Baca SelengkapnyaKerawanan tinggi potensial terjadi pada tahapan kampanye dan proses pemungutan suara.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaJokowi meminta pihak yang menemukan kecurangan untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).
Baca Selengkapnya