Bawaslu temukan pemilih di Jateng bernama N dan IN, 1 salah ketik jenis kelamin
Merdeka.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menemukan tiga nama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) unik yang tak wajar di tiga Kabupaten. Ada dugaan temuan tersebut dilakukan saat melakukan verifikasi data Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.
"Kita temukan nama pemilih valid dan anomali. Adapun nama-nama seorang perempuan bernama N asal Wonogiri, seorang laki-laki yang juga bernama N dari Jepara, dan IN perempuan asal Kabupaten Semarang," kata Koordinator Divisi Humas dan Hubungan antar Lembaga Bawaslu Jateng, Rofiuddin saat dikonfirmasi merdeka.com, Senin (22/10).
Dia mengatakan, penemuan nama unik itu berawal ketika Bawaslu mencurigai warga saat proses verifikasi. Namun setelah klarifikasi nama sudah sesuai dengan orangnya.
-
Kapan Bawaslu Jateng menemukan kasus pelanggaran Pemilu? “Data penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,“
-
Siapa yang menemukan pelanggaran Pemilu 2024? Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Jawa Tengah menangani sebanyak 16 kasus pelanggaran pemilu yang tersebar di berbagai kabupaten/kota selama tahapan Pemilu 2024.
-
Bagaimana Bawaslu menangani pelanggaran Pemilu? “Jika ada informasi pelanggaran, Bawaslu di Jawa Tengah akan mengutamakan pencegahan. Jika pencegahan sudah dilakukan tapi tetap terjadi pelanggaran, maka pengawas pemilu akan memproses penanganan pelanggaran,“
-
Apa yang dimaksud dengan integritas pemilu? Integritas pemilu merujuk pada keadaan di mana proses pemilihan umum dilaksanakan dengan penuh kejujuran, keadilan, dan tanpa adanya intervensi yang merugikan.
-
Siapa yang mengancam integritas Pemilu? Ketua Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI), Alfitra Salamm, mengungkapkan keprihatinannya terkait ancaman uang dalam pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia dalam acara yang diselenggarakan DKPP RI.
-
Apa itu Sengketa Pemilu? Sengketa Pemilu adalah konsekuensi yang mungkin terjadi dalam sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu). Walaupun sistem sudah dirancang sebaik mungkin, kemungkinan pelanggaran yang bisa mencederai kualitas Pemilu masih bisa terjadi.
"Saat dicek, ternyata namanya sesuai KTP. Hanya terdiri satu huruf dan dua huruf," ujar dia.
Selain menemukan ketiga orang dengan nama tak lazim, Bawaslu juga menemukan data DPT dengan status jenis kelamin yang berbeda dengan yang tertulis di Kartu Tanda Penduduk (KTP). Status jenis kelamin berbeda itu yakni atas nama sukini yang tinggal di Sukoharjo Dukuh Siwuhan RT 003/RW 002, Desa Karangwuni, Kecamatan Weru.
"Ada kesalahan ketik di KTP. Di KTP tertulis Sukini berjenis kelamin laki-laki. Tapi, ternyata perempuan fotonya saja perempuan," ungkapnya.
Verifikasi data DPT dilakukan Bawaslu Jateng guna mendapatkan validitas data pemilih pada Pemilu 2019. Dengan verifikasi itu, daftar pemilih ganda, pemilih fiktif, hingga kecurangan saat Pemilihan Anggota Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 bisa diminimalisasi.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
KPU memastikan bahwa salah input NIK seorang pemilih di DPT Kutai Kartanegara itu sudah ditangani dan diperbaiki.
Baca SelengkapnyaHal ini diputuskan usai Sentra Gakkumdu DKI Jakarta melakukan analisis atas laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan ke Bawaslu DKI Jakarta.
Baca SelengkapnyaPenyelidikan dilakukan usai menerima laporan polisi (LP) seorang warga Jakarta Pusat
Baca SelengkapnyaBawaslu Jakarta saat ini sedang mengklarifikasi terkait laporan dugaan tindak pidana pencatutan NIK
Baca SelengkapnyaPadahal KPU RI telah menetapkan batas maksimal jumlah pemilih dalam satu TPS sebanyak 300 pemilih.
Baca SelengkapnyaMenurut Puan, temuan tersebut harus diusut demi memastikan Pilkada 2024 berjalan jujur dan adil.
Baca SelengkapnyaNIK KTP dua putra Anies Baswedan setelah mantan Gubernur DKI Jakarta itu membagikan informasi tersebut lewat akun X @aniesbaswedan.
Baca Selengkapnyabanyak masyarakat yang mengaku data mereka dicatut, padahal sama sekali tidak tahu atau kenal apalagi menyatakan dukungan kepada Dharma Pongrekun-Kun Wardana.
Baca SelengkapnyaNIK dua putra Anies Baswedan sebelumnya diduga dicatut seolah-olah mendukung calon independen gubernur Jakarta, Dharma Pongrekun di Pilkada 2024.
Baca SelengkapnyaPolda Metro Jaya menyarankan kepada pihak-pihak yang dirugikan atas tindakan pencatutan untuk membuat laporan polisi.
Baca SelengkapnyaWakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk fair dan mengkontrol proses pencalonan.
Baca SelengkapnyaWali Kota Bogor, Bima Arya dibuat geram atas temuan dugaan kecurangan dalam proses PPDB pada sekolah negeri di Kota Bogor.
Baca Selengkapnya