Bawaslu Wanti-Wanti Tangsel Rawan Politik Uang Jelang 17 April
Merdeka.com - Bawaslu Kota Tangerang Selatan, mewaspadai adanya praktik politik uang di masa tenang Pemilu 2019. Hal tersebut, didasari dari pengalaman Pemilukada 2009 dan Pemilu 2014 lalu di Kota Tangerang Selatan.
Ketua Bawaslu Kota Tangsel, Muhamad Acep mengungkapkan, pihaknya telah melakukan pemetaan beberapa titik rawan politik uang, yang didasari dari pengalaman Pilkada 2010 dan Pilpres 2014 lalu.
"Pada saat itu nominal uangnya antara Rp 30 sampai 100.000 dan tahun 2014 itu kisaran Rp100-150.000," katanya dalam acara Media Meeting di Bukit Pelayangan, Kecamatan Pamulang, Kamis (11/4).
-
Dimana pelanggaran pemilu bisa terjadi? Pelanggaran pemilu dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti penyebaran berita palsu atau hoaks, intimidasi terhadap pemilih, pencurian atau manipulasi suara atau penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.
-
Dimana pelanggaran administrasi pemilu bisa terjadi? Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.
-
Di mana aksi pungli terjadi? Viral Video Pungli di Babelan Bekasi Palaki Sopir Truk Tiap Lima Meter, Ini Faktanya Beredar video pungli di Babelan Bekasi. Seorang sopir truk yang melintas di kawasan Jalan Raya Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat merekam banyaknya aktivitas pungli baru-baru ini.
-
Siapa yang diserang menjelang Pemilu? 'Jadi media center ini bukan media center capres-capresan, jadi tidak untuk capres-capres tapi ini untuk pelurusan informasi data dari pemerintah sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang valid ataupun serangan yang diterima (untuk pemerintah). Sekarangkan banyak juga serangan yang kami terima, urusan capres tapi serangannya ke Pemerintah,' imbuhnya.
-
Apa saja contoh pelanggaran pemilu? Contoh Pelanggaran Pemilu Pelanggaran pemilu dapat dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain kampanye hitam, politik uang, intimidasi pemilih, dan penyebaran berita bohong atau hoaks.
-
Apa saja jenis pelanggaran Pemilu 2024? āData penanganan dugaan pelanggaran Pemilu 2024 di Jateng per 15 Juni 2023 menunjukkan bahwa 16 dugaan pelanggaran yang terbukti itu terdiri dari dua pelanggaran jenis administrasi, 10 pelanggaran jenis kode etik penyelenggara pemilu, serta empat pelanggaran hukum lainnya,ā
Acep menyebutkan, keempat titik wilayah rawan politik uang terjadi di Kecamatan Serpong Utara, Serpong, Setu, Pondok Aren. Pelanggaran tersebut, umumnya dilakukan oleh tim sukses peserta pemilu.
Obyek sasaran menyebar uang ditujukan kepada warga pemilih kalangan marjinal. Pemilih itu dianggap paling mudah tergoda bujuk rayu tim sukses yang mengarahkan untuk menyoblos calon tertentu.
Duit dikemas dalam amplop dan dibawa pakai kardus-kardus," sebut Acep. Ia telah memberikan arahan kepada tenaga pengawas mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan untuk mengawasi titik-titik rawan politik uang.
"Yang menjadi perhatian kami adalah mobilisasi money politik karena saat ini di TPS yang pemilihnya kurang dari 300 karena lebih mudah dipetakan," kata dia.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Bawaslu mengatakan politik uang dan netralitas ASN menjadi kerawanan Pilkada 2024
Baca SelengkapnyaBawaslu menemukan dugaan politik uang atau serangan fajar yang dilakukan oleh salah seorang Caleg DPR RI di Jakbar.
Baca SelengkapnyaBawaslu Kota Semarang memproses dua pelanggaran pemilu Caleg berupa money politic di Kecamatan Tembalang dan Kecamata
Baca SelengkapnyaBerdasarkan jadwal yang ditetapkan KPU, masa tenang Pilkada dimulai pada 24 sampai 26 November 2024.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman mengatakan pihaknya akan melaporkan dugaan kecurangan tersebut ke Bawaslu.
Baca SelengkapnyaDewan Ketahanan Nasional (Wantannas) mengungkap potensi kerawanan konflik di daerah yang menggelar Pilkada serentak 2024.
Baca SelengkapnyaAnggota Bawaslu RI Puadi mengatakan, jumlah dugaan pelanggaran ini tercatat hingga Rabu, 27 November 2024.
Baca SelengkapnyaBawaslu provinsi sudah membahasnya dengan KPID dan KPU.
Baca SelengkapnyaNamun dia tak secara spesifik menjelaskan tindakan kekerasan yang dimaksud dan lokasi terjadinya peristiwa itu.
Baca SelengkapnyaMenurut Burhanuddin, pengambilan data TPS rawan dilakukan selama lima kali sejakĀ 3-7 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaDari 55 tersebut, 51 merupakan laporan dan 4 adalah temuan Bawaslu Sulsel.
Baca SelengkapnyaAndika meminta Bawaslu dan Gakkumdu Sumsel segera mengambil langkah cepat.
Baca Selengkapnya