BBM naik, buruh bak lepas dari buaya jatuh ke mulut harimau

Merdeka.com - Ratusan buruh kembali berunjuk rasa di depan kantor Gubernur Sumut, Jalan P Diponegoro, Medan, Senin (24/11). Mereka menuntut revisi Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumut dan menentang kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi.

Unjuk rasa dilakukan buruh yang tergabung dalam Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) 1992. Selain dari Medan, mereka datang dari Deli Serdang dan Serdang Bedagai.

Dalam unjuk rasa ini, buruh merasa kecewa dengan janji-janji pemerintah.

Mereka menyatakan bukan hanya pada pemerintahan Jokowi, pada awal pemerintahan SBY juga terjadi kenaikan BBM. Ketika itu mengimbau buruh bersabar dan mengetatkan ikat pinggang.

"Sekarang SBY diganti Jokowi, buruh kembali dihadapkan dengan kenaikan harga BBM. Buruh merasa tertipu dan seakan-akan lepas dari mulut buaya, jatuh ke dalam mulut harimau," kata Ketua DPD SBSI 1992 Pahala Napitupulu dalam orasinya.

Kenaikan harga BBM itu sangat memukul kaum buruh. Terlebih angka kenaikannya rata-rata 36,5 persen, sehingga memberi dampak luar biasa terhadap living cost buruh.

Sementara UMP Sumut hanya Rp 1.625.000 dan ditetapkan beberapa hari sebelum kenaikan harga BBM. Saat BBM belum naik, angka itu bahkan dinilai sangat jauh di bawah angka kebutuhan hidup layak yang nyata di masyarakat.

SBSI 1992 menyatakan, berdasarkan survei yang mereka lakukan sebelum kenaikan harga BBM, KHL di Sumut berada di kisaran Rp 2,7 juta. "Karena itu kami menuntut agar UMP Sumut direvisi dan disesuaikan dengan KHL yang benar. Yang ditetapkan Depeda Rp 1.625 juta itu penuh dengan kebohongan," sebut Erwin Manalu, salah seorang pengunjuk rasa.

Dalam aksinya, massa buruh sempat berupaya merobohkan gerbang depan kantor Gubernur Sumut. Namun, para Satpol PP berhasil mempertahankan pintu pagar besi itu tidak tumbang.