BBM Naik, Ini Besaran Anggaran Kabupaten dan Kota Bogor untuk Bantu Warga Terdampak
Merdeka.com - Pemerintah Kabupaten maupun Kota Bogor mengalokasikan anggaran untuk membantu masyarakat imbas kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemkab Bogor mengalokasikan Rp14 miliar. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya mengungkapkan anggaran Rp14 miliar itu merupakan dua persen dari Dana Alokasi Umum (DAU) atau dana transfer daerah.
"DAU kita dipotong dua persen. Besarannya Rp14 miliar. Itu kan dipotong dari anggaran yang sudah ada. Jadi kita harus merasionalisasi lagi kegiatan-kegiatan kita yang sudah berjalan," kata Teuku Mulya, Senin (5/9).
Teuku Mulya menjelaskan, anggaran itu nantinya akan didistribusikan lewat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait yang akan bersentuhan dengan hajat hidup orang banyak.
-
Mengapa BPH Migas keluarkan regulasi tentang BBM subsidi? Untuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi ini tepat sasaran dan tidak disalahgunakan, BPH Migas telah mengeluarkan regulasi mengenai pedoman pembinaan hasil pengawasan kepada penyalur.
-
Kenapa Pertamina naikkan harga BBM? Harga bahan bakar minyak (BBM) mengalami kenaikan sebagai bentuk penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah yang mengacu pada formula harga yang terbaru.
-
BBM apa yang naik harganya? Kenaikan harga ini mencakup beberapa jenis bahan bakar seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina DEX, sementara harga untuk Pertamax dan Pertalite tetap tidak mengalami perubahan.
-
Kapan konsumsi BBM Pertamina melonjak? PT Pertamina Patra Niaga, Sebagai Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) mencatat konsumsi bahan bakar minyak (BBM) pada masa mudik Hari Raya Idulfitri 1445 H, tepatnya per Kamis (4/4) pada H-6 melonjak dibandingkan hari biasa.
-
Bagaimana BPH Migas tingkatkan konsumsi gas bumi? BPH Migas terus mendorong peningkatan konsumsi gas dalam negeri serta memberikan dukungan penyediaan energi bersih lewat penetapan harga gas bumi melalui pipa.
-
Apa yang direvisi BPH Migas tentang BBM subsidi? Pertimbangkan Masukan Masyarakat Menurut Kepala BPH Migas Erika Retnowati, masukan dari masyarakat akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan revisi regulasi tersebut.
"Nanti kita rapatkan dulu. Bantuannya kan seperti pangan, untuk petani dan lainnya. Nanti dirapatkan dulu kebutuhan setiap dinas apa aja dan butuh berapa rupiah," kata dia.
Kebijakan itu, diharapkan dapat mengurangi tekanan kepada masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan akibat dampak dari kenaikan harga BBM mulai 3 September lalu.
Kementerian Keuangan pun telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) di mana dua persen dari DAU dan Dana Bagi Hasil (DBH) dialokasikan untuk subsidi sektor transportasi, serta perlindungan sosial tambahan.
Sementara itu, Wali Kota Bogor Bima Arya menyiapkan anggaran Rp4,6 miliar untuk membantu mengurangi beban masyarakat.
Bima Arya mengungkapkan, anggaran tersebut bersumber dari DAU yang dipangkas sebesar dua persen. Meski begitu, Bima belum bisa memastikan akan disalurkan ke mana dan siapa anggaran tersebut.
"Akan kita rumuskan nanti berapa dan targetnya ke mana, kedua ada kewajiban bagi Pemda untuk mengalokasi dua persen dari DAU. Mungkin kita arahkan nanti untuk pengemudi angkot, ojol dan UMKM. Tapi kita masih menunggu petunjuk terkait penyalurannya secara teknis. Tapi dananya sudah siap Rp4,6 miliar," kata Bima Arya.
Di sisi lain, Bima Arya juga selalu memonitor stabilitas harga bahan pokok di Kota Bogor, termasuk jalur distribusi maupun produksinya.
"Jadi kalau ada kecenderungan naik, maka akan dilakukan langkah cepat. Kita koordinasi terus dengan seluruh stakeholder untuk mengintensifkan gerakan pangan, keamanan dan ketahanan pangan," tegas Bima.
(mdk/cob)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
BLT El Nino diklaim untuk membantu masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga akibat musim kemarau panjang.
Baca SelengkapnyaPemerintah telah mengimpor BBM hingga Rp251 triliun sepanjang 2019-2023.
Baca SelengkapnyaNantinya penerima manfaat akan mendapatkan Rp200.000 per bulan yakni bulan November hingga Desember untuk menambah daya beli masyarakat.
Baca SelengkapnyaPembayaran Rp132,44 triliun tersebut merupakan pembayaran untuk Dana Kompensasi TW I-III 2023.
Baca SelengkapnyaPenyaluran BLT tersebut bertujuan agar daya beli di masyarakat tetap terjaga di tengah dampak fenomena El Nino.
Baca SelengkapnyaPemerintah Kota Pasuruan menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk buruh pabrik rokok, masyarakat lain.
Baca SelengkapnyaDalam RAPBN 2024, subsidi dan kompensasi untuk BBM, gas Elpiji dan listrik sebesar Rp329,9 triliun.
Baca SelengkapnyaJokowi mengatakan, BLT Rp400.00 akan diserahkan langsung kepada masyarakat pada November dan Desember 2023.
Baca SelengkapnyaWilayah yang belum terdampak kekeringan atau kesulitan air bersih hanya Cileungsi, Ciseeng dan Tajurhalang.
Baca SelengkapnyaDirektur Utama Perum Bulog Budi Waseso mengatakan pemerintah masih memiliki utang kepada sebesar Rp2,6 triliun yang belum dibayar sejak 2020.
Baca SelengkapnyaJokowi lantas memutuskan akan menambah bantuan ini untuk Desember 2023 hingga Maret 2024.
Baca SelengkapnyaJokowi membagikan BLT El Nino kepada sejumlah penerima manfaat di Kantor Pos Genteng Banyuwangi.
Baca Selengkapnya