Beda di Dakwaan JPU, Sekjen Kemensos Sebut Juliari Carter Pesawat pakai Dana Hibah

Merdeka.com - Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat menggelar sidang lanjutan perkara dugaan korupsi pengadaan bantuan sosial (bansos) sembako Covid-19 daerah Jabodetabek dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hadir sebagai saksi, Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial (Kemensos), Hartono Laras, menyebut biaya pesawat charter yang digunakan mantan Mensos Juliari Peter Batubara menggunakan dana hibah yang didapat dari Kementerian Sosial.

Hartono mengaku Juliari sempat melakukan beberapa kali kunjungan kerja ke luar daerah, di antaranya ke Medan, Natuna, dan Luwu Utara. Perjalanan menggunakan pesawat charter disebutnya saat Juliari dinas ke Natuna dan Luwu Utara.

"Untuk sumber pembiyaan charter pesawat, untuk daerah-daerah tertentu, yang terkait dengan lokasi bencana, dan pulau-pulau kecil, pesisir, tertinggal, perbatasan antarnegara, itu dimungkinkan dari sumber biaya hibah dalam negeri," kata Hartono saat sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (5/5).

Mendengar jawaban Hartono, lantas hakim ketua Muhammad Damis bertanya sumber dana hibah yang dimaksud. Menurut Hartono, hibah itu berasal dari sumbangan masyarakat terkait undian gratis berhadiah yang dikelola Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos.

Hartono mengklaim hibah tersebut diatur berdasarkan Peraturan Menteri Sosial No. 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Hasil Pengumpulan Sumbangan Masyarakat dari Penyelenggaraan Undian gratis Berhadiah dalam Bentuk Uang dan diawasi oleh BPK maupun BPKP.

Atas Kesaksian Hartono tersebut, turut berbeda dengan dakwaan yang disusun oleh jaksa penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Karena jaksa meyakini biaya pesawat charter yang digunakan Juliari berasal dari fee yang dikutip dari tiap vendor penyedia bansos sembako.

Namun, jaksa KPK hanya menyebut pembayaran sewa pesawat (private jet) yang dilakukan Juliari saat kunjungan kerja ke Lampung, Denpasar, dan Semarang. Untuk Lampung dan Denpasar, biaya yang keluarkan sebesar Rp270 juta. Sementara untuk kunjungan ke Semarang mengeluarkan biaya USD18.000.

Juliari didakwa menerima suap dengan total mencapai Rp32,482. Uang itu dikumpulkan melalui kuasa pengguna anggaran (KPA) pada Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial (PSKBS) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) proyek tersebut, Adi Wahyono, serta Matheus Joko Santoso yang ditunjuk sebagai PPK lainnya.

Atas perbuatannya itu, Juliari didakwa melanggar Pasal 12 huruf b Jo Pasal 18 atau Pasal 11 Jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.