Ini pendapat Menhan dan Panglima TNI soal pemutaran film G30S/PKI

Merdeka.com - Film G30S/PKI digarap tahun 1984. Di Orde Baru berkuasa film itu wajib ditayangkan di TVRI dan seluruh televisi swasta setiap malam tanggal 30 September. Masyarakat akan kembali diingatkan tentang kengerian yang terjadi di Lubang Buaya.

Tahun 1998, Soeharto tumbang. Suara-suara yang mengkritik soal film ini bermunculan. Film tersebut dianggap penuh dengan propaganda Soeharto.

Kini kontroversi film tersebut kembali muncul. Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menilai pemutaran film untuk mengingatkan kepada seluruh anak bangsa dan generasi muda, jangan sampai peristiwa yang sama terulang kembali karena sangat menyakitkan.

Gatot cuek terhadap polemik pemutaran film sejarah tersebut. "(Ya) Perintah saya, mau apa memangnya. Biarin saja (ada polemik)," tegas Gatot usai ziarah Makam Proklamator Soekarno di Blitar, Senin (18/9).

Menurutnya, apa yang dia perintahkan selaku Panglima TNI adalah melaksanakan sekaligus menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah pada generasi muda.

"Yang bisa melarang saya hanya pemerintah. (Kalau ada) Polemik dan ada penentangan dari berbagai pihak itu, 'emangnya gue pikirin' (memangnya saya pikir/peduli). Politik dalam negeri apa dikatakan silakan," ujarnya.

Gatot mengatakan pemutaran Film G 30 S/PKI dalam rangka menyebarluaskan fakta-fakta nilai sejarah bagi seluruh anak bangsa, khususnya generasi muda Indonesia.

"Saya tidak berpolemik dan hanya meneruskan sejarah yang terjadi saat itu kepada generasi muda, kalau menurut sejarah tidak boleh, mau jadi apa bangsa ini," ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Gatot menyampaikan bahwa Presiden pertama Bung Karno pernah mengatakan, jangan lupa 'Jas Merah' (jangan sesekali melupakan sejarah) dan jangan lupa jasa-jasa para Pahlawan. Gatot menyatakan tujuan pemutaran film bukan untuk mendiskreditkan siapa yang salah dan bukan untuk menumbuhkan dendam.

"Sekarang ini berita hoax macam-macam, jangan sampai generasi muda kita terpengaruh dan terkotak-kotak lagi yang akhirnya bisa terjadi seperti peristiwa kelam," tuturnya.

Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu angkat bicara terkait polemik G30S/PKI, terutama keinginan TNI yang mempersilakan memutarkan film tersebut. Ryamizard menyebut pelarangan terkait PKI sudah jelas dalam Ketetapan MPRS Nomor 25 Tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

"‎‎Itu-kan sudah ada Undang-Undang tahun 1966. Terus ada TAP MPR tentang pelarangannya. Kan' pakai baju (PKI) saja enggak boleh," kata Menhan dalam kunjungan kerjanya ke PT Pindad, Kota Bandung, Senin (18/9).

Dia lantas mencontohkan penggunaan logo swastika yang dilarang keras di negara Jerman. Pelarangan logo tersebut oleh pemerintahan Jerman karena merupakan simbol Nazisme yang memiliki sejarah kelam. "Di Jerman saja pakai baju swastika ditangkep loh," terangnya.

Oleh karena itu dia meminta agar acara nonton bareng G30S/PKI yang kerap membawa kontroversi untuk tidak dilakukan. Ini juga bisa dibuktikan saat sejumlah massa yang tiba-tiba menggeruduk Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena menuding ada kegiatan seminar terkait PKI.

"‎Enggak boleh itu membangkitkan keributan lagi. Ini begitu-begitu tangkap saja. Bukan saya apa-apa. Entar ribut lagi. Saya sebagai Menhan enggak suka anak bangsa ribut sendiri. Enggak baik merusak pertahanan," ujarnya.

"Yang sengaja bikin ribut enggk usah saja. Nanti ribut kita semua. Hobi ribut. Saya ini lama di hutan, cukup dengan musuh saja ributnya. Dengan teman-teman enggak usah ribut. Mau cari apa. Saya enggak suka ribut-ribut," terangnya.

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Sidarto Danusubroto mengatakan, pemerintah tengah fokus membangun ekonomi, kesejahteraan sosial, serta menangani kemiskinan. Dengan adanya pemutaran film bersejarah 'G 30 S', malah memicu kegaduhan sehingga konsentrasi pemerintah membangun bangsa terpecah.

"Terus terang, jangan diadakan dulu lah. Ini yang saya bilang, untuk menuju kekuatan ekonomi the big four, perlu ada kestabilan politik. Perlu ada kesabaran konstitusional itu aja. Kalau ada begini, begitu, bikin ada keresahan sosial," ucapnya.

Kepada sejumlah pihak yang ingin memutar film bersejarah 'G 30 S', Sidarto meminta agar segera mengendalikan diri. Sidarto menambahkan, pemerintah tentu berpikir keras dalam menghadapi kegaduhan akibat film bersejarah 'G 30 S'.

"Pemerintah akan berpikir soal itu. Jelas kalau ini dibiarkan tiap tahun begini ini tidak baik untuk bangsa," pungkasnya.