Beda pendapat 2 menteri Jokowi soal ijazah palsu

Merdeka.com - Isu soal ijazah palsu terus bergulir. Munculnya isu ini sampai membuat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi meminta agar mengecek ijazah semua PNS. Hal ini dilakukan untuk memastikan PNS tak ada yang memakai ijazah palsu.

Soal ijazah palsu ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Yuddy berbeda pendapat. Menteri Tjahjo lebih tegas.

Mendagri mengancam menindak tegas pegawai negeri di lingkungan pusat maupun daerah yang terbukti menggunakan ijazah palsu. Tjahjo mengancam akan memecat pegawai negeri yang terbukti memakai ijazah palsu.

"PNS apalagi pejabat di lingkungan Kementerian Dalam Negeri baik pusat dan daerah kalau terbukti memakai gelar akademik palsu atau aspal sebaiknya langsung di berhentikan tidak hormat baik dalam jabatannya maupun sebagai PNS. PNS harus menjaga kehormatan dirinya sendiri dan kehormatan lembaga Kemendagri," kata Tjahjo di Gedung Kemendagri Jakarta, Senin (8/6) kemarin.

Tjahjo mengatakan, Kemendagri bakal membentuk tim guna mengusut PNS diduga memakai ijazah palsu. Tim tersebut bakal mengusut dugaan PNS yang memakai ijazah palsu mulai dari pejabat eselon.

"Kemendagri akan segera bentuk tim untuk pengecekan ijazah seluruh pejabat Kemendagri dan PNS. Dimulai dari pejabat eselon I, II, III, IV. Baru kemudian pegawai secara menyeluruh," tandas Tjahjo.

Menteru Yuddy punya pendapat lain

Berbeda dengan Mendagri, Menteri Yuddy menegaskan, tidak ada sanksi pemecatan pada PNS yang terbukti berijazah palsu. Hukuman atas penggunaan ijazah palsu hanya dicopot dari jabatannya dan diturunkan satu tingkat.

Sementara untuk pejabat negara yang bersifat politis semisal Gubernur, Bupati dan Wali Kota hanya sanksi administrasi. Sanksi administrasi yang dimaksud adalah larangan penggunaan gelar yang selama ini dipakai.

Dia beralasan, tidak ada pemecatan karena sanksi sosial lebih berat. "Jadi memang tidak diapa-apakan tidak pula diberhentikan karena tidak mungkin, hukuman bagi mereka administrasi saja diberi surat untuk melarang penggunaan gelar tersebut. Tapi ini sanksi sosialnya kan berat," ujar Yuddy.

Menteri Yuddy sudah mengeluarkan surat edaran yang isinya meminta Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan pejabat yang menangani fungsi kepegawaian atau Sumber Daya Manusia (SDM) melakukan penelitian keaslian ijazah pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan Polri.

Menteri Yuddy juga meminta laporan dari kepala daerah dan instansi melalui inspektoratnya, pekan kedua Juni 2015. "Baik isu ataupun laporan yang masuk sudah banyak. Sebagai tindak lanjut dari surat edaran minggu lalu adalah kami meminta laporan ijazah para ASN pada setiap kepala daerah dan pimpinan instansi minggu ini," kata Yuddy.