Beda pendapat anak buah SBY soal FPI

Merdeka.com - Bentrok Front Pembela Islam (FPI) dengan warga Kendal, Jawa Tengah, beberapa waktu lalu, berbuntut panjang. Sejumlah pihak mendesak ormas Islam radikal pimpinan Rizieq Syihab itu dibubarkan.

Terlebih teguran yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kepada FPI, direspons negatif oleh Rizieq. Alhasil, suasana semakin keruh.

Membahas soal pembubaran FPI, kemarin Sekretaris Kabinet Dipo Alam melontarkan pernyataan kontroversial. Dia mengakui pemerintah kesulitan membubarkan FPI.

Sebab, FPI yang selama ini terorganisir dinilai bukan ormas yang tercatat di Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kementerian Dalam Negeri.

"Menurut Mendagri, (FPI) belum terdaftar sebagai ormas, apa yang mau dibekukan," kata Dipo di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (24/7).

Dari situ, amat mustahil FPI bisa dibubarkan. Menurut Dipo, FPI hanya komunitas, forum kumpul-kumpul.

Namun, pernyataan berbeda diutarakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi . Dia menyatakan FPI sudah terdaftar sebagai ormas di instansinya.

Artinya, FPI bisa ditindak jika aksinya sering melawan hukum. Terkait bentrok yang terjadi di Kendal, Mendagri sendiri sudah melayangkan teguran dan instruksi ke Bupati Kendal.

"Undang-undang itu mengatakan, bahwa kejadian terjadi di provinsi itu gubernur ambil tindakan, kalau di kabupaten, maka Bupati atau Wali Kota yang tangani. Menurut undang-undang seperti itu," kata Gamawan.

Memang terlihat aneh, mengapa dua pembantu presiden bisa beda pendapat terkait persoalan serius seperti ini. Apakah memang benar ada kepentingan politik terselubung, seperti yang pernah diwanti-wanti oleh Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo.

"Sekarang tergantung aparat pemerintah dan kepolisian. Tentu mampu mengambil sikap tegas, dan tidak menimbang ketidaktegasannya karena kepentingan politik sesaat," kritik Arif. (mdk/ren)