Beda Sikap Satgas Covid-19 Soal Mudik Lokal yang Diperbolehkan di 8 Wilayah

Merdeka.com - Pemerintah mengizinkan masyarakat di delapan wilayah aglomerasi di Indonesia untuk melakukan mudik lokal dengan menggunakan transportasi darat.

Menanggapi kebijakan tersebut, juru bicara Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Wiku Bakti Bawono Adisasmito mengatakan apapun alasannya mudik dilarang. Mudik, kata dia, meningkatkan risiko penularan Covid-19.

"Oleh karena itu, perjalanan dengan alasan mudik tidak diperkenankan," katanya saat dihubungi merdeka.com, Rabu (21/4).

Wiku menjelaskan, saat mudik, mobilitas masyarakat meningkat tajam. Ketika masyarakat melakukan perjalanan mudik, potensi terjadinya kerumunan sangat besar.

"Mobilitas yang dilakukan bersamaan akan berpotensi menimbulkan kerumunan. Hal inilah yang menyebabkan mudik sebagai tradisi masyarakat untuk ditiadakan tahun ini mengingat kita masih berada dalam kondisi pandemi Covid-19," tegasnya.

Sebagai informasi, pemerintah melarang mudik Lebaran Idul Fitri 2021 sejak tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Larangan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 13 Tahun 2021 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Idul Fitri 1442 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Namun, Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub, Budi Setiyadi mengatakan masyarakat di sejumlah wilayah aglomerasi masih bisa melakukan mudik lokal.

"Menyangkut wilayah aglomerasi atau lingkungan perkotaan, jadi untuk kawasan perkotaan ada beberapa daerah yang kami skip dalam peraturan tadi yang masih boleh melanjutkan atau melakukan kegiatan pergerakan adalah wilayah aglomerasi yaitu Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo," kata Budi saat konferensi pers dalam akun BNPB, Kamis (8/4) lalu.

Kemudian Jabodetabek, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Demak, Ungaran, Purwodadi, Jogja Raya dan Solo Raya. Selanjutnya, Gerbangkertosusila atau Gresik, Bangkalan, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Makassar, Sungguminasa, Takalar dan Maros.