Begini Cara Lapor Jika Temukan Penerima Bansos Tak Sesuai Kriteria Orang Miskin
Merdeka.com - Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan terus berbenah menyesuaikan data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos). Kemensos meminta warga berani melaporkan bila mendapat temuan penerima bansos tidak sesuai dengan kriteria orang miskin.
"Kalau kita menemukan aduan masyarakat kita akan langsung kroscek ke Dinas Kependudukan Catatan Sipil (Dukcapil) apakah nomor induk kependudukan (NIK) dia padan atau tidak, kalau tidak ya tidak kita teruskan. Tapi kalau padan kita cek melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kementerian Sosial, Agus Zainal Arifin saat jumpa pers di kantor Kemensos Jakarta, seperti dikutip Selasa (16/5).
Agus melanjutkan, laporan warga dapat disampaikan melalui situs cekbansos.kemensos.go.id. Dia meminta laporan bersifat jelas, artinya dilengkapi dengan informasi nama dan latar belakang dugaan pelaporan juga disertai foto kediaman dari mereka yang dicurigai salah sasaran menerima bansos.
-
Bagaimana cara Kemensos mengusulkan perbaikan data? 'Sejak awal saya menjabat sebagai Menteri Sosial, saya menerima banyak surat cinta dari BPK, BPKP atau lembaga lain yang isinya data kami tidak berintegritas. Kemudian ada juga masalah transparansi dan regulasi data bansos. Dari sanalah kami bertekad melakukan perbaikan,' ujar Mensos Risma.
-
Apa yang diselamatkan Kemensos terkait penyaluran Bansos? Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini menyampaikan progres perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang di tahun 2020 banyak mendapatkan catatan dari BPK, BPKP, dan KPK. Dalam acara yang diselenggarakan di Gedung ACLC KPK tersebut Mensos Risma menyatakan potensi kerugian negara penyaluran Bansos lebih dari Rp523 M/bulan dapat diselamatkan melalui penidaklayakan penerima Bansos yang dilakukan bersama Pemerintah Daerah sebanyak 2.284.992 Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
-
Gimana Kemensos menangani aduan masyarakat? 'Ini prestasi luar biasa, bukan WTP yang kami bangga. Tapi respon ibu sangat cepat. Jumat saya WA (Whatsapp) ibu, dan sabtu sudah salur,' katanya.
-
Dimana Kemensos mengusulkan pembaruan data? 'Karena itulah saya meminta pemerintah daerah untuk aktif memperbarui data secara berkala,' ujarnya pada para kepala daerah yang turut hadir dalam pertemuan tersebut melalui zoom meeting.
-
Bagaimana cara cek penerima Bansos? Pengecekan penerima bantuan sosial (bansos) untuk tahun 2024 dapat dilakukan dengan mudah secara daring melalui situs resmi Kementerian Sosial (Kemensos). Persiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda dan ikuti langkah-langkah berikut:1. Akses Laman Resmi Kemensos: Buka browser di perangkat ponsel atau laptop Anda dan kunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id. Pastikan perangkat Anda terhubung dengan internet untuk dapat mengakses halaman ini.2. Masukkan Data Wilayah dan Identitas: Isi informasi mengenai provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa/kelurahan tempat tinggal Anda. Selanjutnya, masukkan nama sesuai dengan KTP dan NIK Anda.3. Input Kode Verifikasi: Ketikkan kode captcha yang muncul di layar. Jika kode tersebut sulit dibaca, Anda memiliki opsi untuk memperbarui dan mendapatkan kode baru yang lebih jelas.
-
Gimana caranya cek penerima Bansos PKH? Anda dapat mengunjungi situs cekbansos.kemensos.go.id untuk mengecek informasi bantuan sosial. Cukup masukkan NIK KTP Anda pada kolom yang telah disediakan di halaman tersebut.
Warga Diminta Lapor Masyarakat Layak Dapat Bansos
Selain melaporkan pihak yang salah sasaran menerima bansos, Agus juga mendorong masyarakat untuk dapat melaporkan warga yang selayaknya mendapat tapi justru tidak. Teknis dilakukannya sama, dengan melampirkan informasi identitas diri yang mendukung.
"Nanti operator akan cek. Misal mereka tidak dapat bansos selama ini, tapi bisa saja menurut data dia dapet PKH tahun sekian, ini sering terjadi. Jadi filter kedua kita cek lewat aplikasi (situs cekbansos)," ujar Agus.
Agus menambahkan, usai validasi data diterima, Kemensos akan menyasar kepada pihak terkait untuk memastikan terlapor benar-benar pihak yang sesuai. Jika benar salah sasaran, maka data segera diperbaharui dan orang tersebut tidak akan mendapatkan bansos lagi. Namun jika sebaliknya, maka orang tersebut akan masuk ke dalam daftar penerima bansos.
"Jadi otomatis kita mendapat info tambahan untuk menonaktifkan orang itu supaya orang yang miskin beneran bisa mendapatkan bantuan," kata Agus.
Agus memastikan, Kemensos tidak bisa berjalan sendiri untuk melakukan verifikasi. Hadirnya situs pelaporan diharapkan dapat memudahkan timnya dalam meramu data terbaru yang update minimal per dua minggu hingga satu bulan sekali.
"Jumlah bantuan orang miskin itu kuotanya sudah penuh, semua daerah sudah kepenuhan padahal masih banyak yang mau mendapatkan. Tantangan terbesar kita saat ini adalah segera tidak mentidak layakkan mereka yang tidak layak," kata dia.
Reporter: Muhammad Radityo Priyasmono/Liputan6.com
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Daftar lengkap Bansos Kemensos Desember 2024, cara mengecek status penerima, dan kriteria kelayakan penerima manfaat.
Baca SelengkapnyaBagi Warga Jakarta bisa cek status penerimaan bansos melalui link ini
Baca SelengkapnyaMenteri Sosial menyebutkan selama ini kementerian terkait dan instansi atau lembaga bergerak dalam pendampingan keluarga miskin menggunakan data berbeda.
Baca SelengkapnyaDinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menemukan, sebanyak 1.143.639 orang tak layak menerima bantuan sosial.
Baca SelengkapnyaMenurut DPR, momentum pelaksanaan pilkada seperti saat ini berpotensi memunculkan kasus politisasi bansos.
Baca SelengkapnyaPemerintah akan menyalurkan bantuan sosial sebesar Rp750.000 pada bulan November 2024 melalui program PKH, BPNT, dan PIP.
Baca SelengkapnyaAnies kembali menekankan bahwa bansos harus diberikan kepada si penerima dengan menyesuaikan kebutuhan dan tidak dirapel.
Baca SelengkapnyaMaruarar Sirait alias Ara mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo atas kebijakannya yang berpihak kepada masyarakat.
Baca SelengkapnyaPembaruan data diyakini berkontribusi besar terhadap tingkat efektivitas kebijakan pemerintah.
Baca SelengkapnyaMereka yang berhak menerima adalah mereka yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Baca SelengkapnyaDana Bansos telah dikembalikan ke kas negara, dan telah dilaporkan juga sebagai respons atas temuan BPK.
Baca SelengkapnyaMenko Muhadjir klaim pemahaman soal hal tersebut tidak utuh
Baca Selengkapnya