Follow
Bekukan PSSI, Menpora akan dipanggil Komisi X DPR
Merdeka.com - Wakil Ketua Komisi X DPR Ridwan Hisjam memastikan akan memanggil Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi atas keputusannya yang membekukan PSSI. Komisi X DPR juga akan memanggil Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI). Kedua lembaga itu dinilai tidak menjalankan rekomendasi hasil pertemuan sebelumnya.
"Apa yang pernah direkomendasikan DPR harus dilaksanakan. Kedua, sanksi untuk PSSI harus segera ditarik karena sanksi tak ada batasnya. Bisa sehari dan bisa selamanya," katanya saat dihubungi di Jakarta, Senin (20/4).
Politikus Golkar ini mengutarakan jika sebagian fraksi telah memberikan rekomendasi untuk membentuk panitia khusus. Namun, sebagai pimpinan komisi ia belum mengamininya. Sebab, upaya lobi akan diusahakan terlebih dahulu agar Menpora mau mencabut keputusannya itu.
-
Siapa yang minta Prabowo batalkan PPN? Anggota DPR RI dari Fraksi PDIP, Rieke Diah Pitaloka, mengajukan permohonan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk membatalkan rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen yang dijadwalkan berlaku pada tahun baru 2025.
-
Apa yang DPR sesalkan? 'Yang saya sesalkan juga soal minimnya pengawasan orang tua.'
-
Mengapa DPR meminta audit PMN? 'Komisi XI DPR RI akan meminta BPK RI melakukan Audit Kinerja LPEI dan bisnis model yang baru guna memastikan keberlanjutan kinerja LPEI,' ujarnya.
-
Bagaimana cara mendukung petisi penolakan PPN? Anda bisa memberikan dukungan terhadap petisi dengan mengunjungi platform online seperti Change.org. Cukup cari kampanye yang sesuai dengan isu yang ingin Anda dukung.
-
Siapa yang DPR minta tindak tegas? Polisi diminta menindak tegas orang tua yang kedapatan mengizinkan anak di bawah umur membawa kendaraan.
-
Bagaimana DPR mendorong Polri untuk menuntaskan kasus FP? Selanjutnya, Sahroni terus mendorong Polri agar menuntaskan kasus ini dengan menangkap pelaku utama, yaitu FP.
"Tidak ada. Kami upayakan bisa diselesaikan secara persuasif. Karena saya tahu betul siapa Imam Nahrawi. Kami sepakat, apa yang menjadi kebijakan pemerintahan harus didukung biar berjalan dengan baik. Mari kita selesaikan kisruh PSSI ini dengan baik," kata dia.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Rekomendasi
Pemanggilan itu dilakukan Komisi II DPR untuk meminta penjelasan atau mendengarkan langsung dari pihak DKPP terkait pemberhentian Ketua Komisi Pemilihan Umum.
Baca Selengkapnya
Ketua DPR Puan Maharani merespons pemecatan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari terkait kasus asusila.
Baca Selengkapnya
Sanksi diberikan lantaran KPU menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka.
Baca Selengkapnya
Komisi II Soal Pengganti Ketua KPU: Otomatis Sesuai Urutan, Tidak Perlu Seleksi Ulang
Baca Selengkapnya
IMM menyebut wacana tersebut tak berdasar dan bahkan kontraproduktif dengan agenda reformasi.
Baca Selengkapnya
Jokowi menghargai langkah cepat DPR yang membatalkan untuk merevisi undang-undang Pilkada.
Baca Selengkapnya
KPU masih menunggu sikap MK dalam menangani sengketa Pemilu terbaru yang bakal bergulir di MK.
Baca Selengkapnya
DKPP menjatuhkan sanksi keras yaitu pemberhentian tetap untuk Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari terkait kasus dugaan asusila.
Baca Selengkapnya
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Puan Maharani menanggapi soal rencana pelaporan Anggota DPR Terpilih Tia Rahmania ke Bareskrim
Baca Selengkapnya
Menurut Abdul, langkah DPR dan Pemerintah menimbulkan masalah serius.
Baca Selengkapnya
Anggota Komisi X DPR mengkritisi kebijakan internal Kemenpora mengenai automatic adjustment
Baca Selengkapnya
Ketua Tim Hukum PDIP Gayus Lumbuun di PTUN menuturkan gugatan itu ditujukan kepada KPU
Baca Selengkapnya