Belajar dari Kasus Munir Era SBY, Kuasa Hukum Novel Minta Jokowi Turun Langsung

Merdeka.com - Mabes Polri membentuk tim Satgas gabungan untuk mengungkap kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. Tim tersebut berada langsung di bawah Kapolri Jenderal Tito Karnavian sebagai penanggung jawab.

Kuasa Hukum Novel Baswedan, Haris Azhar pesimis kasus ini akan segera terungkap meskipun sudah dibentuk tim. Menurutnya, presiden Jokowi harus turun langsung memantau kasus ini.

"Saya lihat ke komprehensif dari tim itu keluar dari Mabes Polri, problem kita kasus Novel ini tidak selesai-selesai justru bolanya ada di Mabes. Jauh-jauh hari kita sudah bilang kalau situasinya kaya gini sebaiknya harus diabstraksi naik ke level presiden, nanti yang bisa punya rujukan," katanya di kantor MMD Initiative, Senen, Jakarta Pusat, Senin (14/1).

Menurutnya, Jokowi seharusnya mencontoh apa yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Dimana Ketua Umum Partai Demokrat itu memanggil seluruh petinggi hukum seperti kasus kematian Munir.

"Kasus TGF Munir yang suka dipakai pihak Jokowi nggak selesai, salah mereka nggak lihat runutan ceritanya, TGF itu diserahkan ke SBY, dan SBY pake panggil polisi, Kejaksaan Agung dan lain-lain, dia minta dijalankan berdasarkan hasil temuan TGF dan KUHAP," jelas Haris.

"Nah kasus Novel sebenarnya bisa kaya gitu, sebaiknya jangan buru buru kalau sadar ada hambatan besar meskinya bisa diabstraksi ke presiden kami sudah lakukan investigasi memang kasus ini bukan cuma kakap, tapi raksasa kakap," tutupnya.