Belajar dari Kudeta di Myanmar, Tidak Boleh Ada Lembaga Superbody di Negara Manapun

Merdeka.com - Sekjen Komite Independen Pemantauan Pemilih (KIPP) Kaka Suminta menilai kondisi Myanmar saat ini bisa menjadi pembelajaran untuk negara lain terutama di Indonesia. Salah satunya yaitu sebuah negara tidak ada boleh memiliki lembaga yang superbody.

"Sebuah negara, tidak ada sebuah lembaga yang superbody ini harus dicegah di negara manapun," kata Kaka dalam diskusi 'Seruan untuk Menerapkan Prosedur Elektoral yang Demokratis di Myanmar', Sabtu (6/2).

Dia menjelaskan jalan demokrasi adalah jalan yang bisa dilalui untuk transisi serta memberikan kehidupan yang baik. Kaka pun menilai Indonesia kini sudah cukup baik dalam menerapkan demokrasi.

"Indonesia sudah belajar cukup baik. Tentu saja dengan segala kewaspadaan, kehati-hatian dengan segala mempertahankan negaranya," ungkap Kaka.

Sementara itu, Kaka mengatakan jika terlanjur dalam sebuah negara ada lembaga superbody hal tersebut akan jadi problem. Sehingga terjadi seperti di Myanmar.

"Kita lihat ya itu menghadapi problem karena memang adanya lembaga yang superbody yakni adalah militer," ungkap Kaka.

Tidak hanya itu dalam sebuah negara perlu memperjuangkan hak-hak serta memiliki kudeta. Sehingga tidak mudah dikudeta.

"Selain solidaritas agar semua pihak memahami agar harga sebuah demokrasi terlalu mahal kemudian kita tergelincir pada kemungkinan tidak dapat berjalan," ungkap Kaka.

Sebelumnya diketahui Militer Myanmar kemarin menggulingkan pemerintahan demokratis yang rapuh dalam sebuah kudeta dengan menangkap sejumlah pemimpin sipil, memutus jaringan internet, dan menutup penerbangan.

Kudeta tersebut mengembalikan negara itu ke kekuasaan penuh militer setelah pelaksanaan demokrasi singkat yang dimulai pada 2011, ketika militer, yang telah berkuasa sejak 1962, menggelar pemilu parlemen dan reformasi lainnya.