Belum ada aduan, Polri tetap telusuri unsur pidana kasus Facebook

Merdeka.com - Pemerintah Indonesia tegas menindaklanjuti skandal Cambridge Analytica dengan Facebook. Polri pun menelusuri adanya unsur pidana pada kasus kebocoran dan penyalahgunaan data pengguna Facebook di Indonesia.

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto mengatakan, pihaknya telah mengundang Facebook untuk memberikan klarifikasi terkait persoalan yang menimpanya pada Rabu 18 April 2018 kemarin.

Meski sejauh ini belum ada aduan atau laporan dari masyarakat pengguna Facebook yang merasa dirugikan, Polri tetap melakukan penyelidikan terkait kasus yang jadi perhatian dunia tersebut.

"Yang dilihat bukan ada atau tidak adanya pengaduan, tapi peristiwanya seperti apa, ada nggak ini peristiwa pidananya. Sehingga kita perlu melaksanakan investigasi," ujar Ari Dono di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Kamis (19/4/2018).

Investigasi yang dilakukan Polri, kata Ari Dono, bisa dilakukan secara terbuka dan tertutup. Dalam hal ini, Polri melakukan investigasi secara terbuka dengan mengundang pihak Facebook Indonesia agar memberikan klarifikasinya.

"Kami ingin tahu apa yang dikerjakan Facebook ini sebenernya. Aplikasi-aplikasi yang dibuat (apa) sehingga orang tertarik kemudian membuka identitas dirinya. Nah kemudian dipakai orang lain untuk kepentingan lain, itu yang masih kami teliti," beber dia.

Hanya saja jenderal bintang tiga itu tak mengungkapkan hasil pemeriksaan terhadap Facebook di Kantor Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, kemarin. Yang pasti, Polri masih membutuhkan keterangan tambahan dari pihak Facebook.

"Itu bagian dari isi penyelidikan kami. Nggak mungkin saya buka. Kami mau cari keterangan lagi beberapa orang, ada perwakilan dari FB," ucap Ari Dono.

Sementara Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto menuturkan, kepolisian juga tengah menelusuri berapa jumlah data pengguna Facebook di Indonesia yang bocor dan disalahgunakan. Juga soal kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa tersebut.

"Kami harus lihat unsur-unsurnya dulu, kerugiannya seperti apa, kemudian nanti bisa kami terapkan dengan undang-undang di Indonesia," ujar Setyo.

Sebelumnya, Kemenkominfo telah mengirim surat ke Mabes Polri terkait dugaan kebocoran data Facebook. Polri pun menyatakan siap mendukung Kemenkominfo menyelidiki kasus tersebut.

Permintaan Kemenkominfo berkaitan dengan kebocoran jutaan data Facebook dalam skandal yang melibatkan lembaga konsultan politik Cambridge Analytica di Inggris. Di seluruh dunia, diperkirakan tak kurang dari 87 juta data Facebook bocor.

Dikhawatirkan, data pengguna Facebook di Indonesia turut bocor dan disalahgunakan untuk kepentingan tertentu.

Reporter: Nafiysul QodarSumber: Liputan6.com