Belum Ada Agenda Rapat, Dewan Pengawas KPK Masih Cuti

Merdeka.com - Lima orang Dewan Pengawas (Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dilantik Presiden Joko Widodo alias Jokowi pada Jumat (20/12) kemarin. Apa kegiatan mereka di hari pertama bekerja pascadilantik?

Pantauan merdeka.com di Gedung KPK, Senin (23/12), hingga pukul 10.30 Wib, belum tampak kehadiran lima dewan pengawas di KPK. Saat dikonfirmasi, ternyata kelima dewan pengawas sedang cuti

"Kita belum ada rapat ya karena masih pada cuti. Saya sendiri sebenarnya jadwal cuti," kata anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, saat dikonfirmasi, Senin (23/12).

Hanya Datang untuk Lihat Ruangan Kerja

Namun demikian, peneliti senior bidang politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) akan meninjau ruang kerja mereka di Gedung KPK lama yang kini menjadi Pusat Edukasi Antikorupsi atau Anti-Corruption Learning Center (ACLC).

"Saya siang hanya ke KPK Merah Putih kemudian meninjau ruangan di gedung KPK lama," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan pertemuan tertutup dengan dewan pengawas dan pimpinan KPK. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut memberikan wejangan kepada Ketua Dewan Pengawas Tumpak Hatorangan Panggabean cs untuk menjamin kepastian hukum di tubuh lembaga antirasuah tersebut.

"Arahan khusus tidak ada, secara umum iya. Secara umum, kami harus melakukan penegakan pemberantasan korupsi. Khusus kami Dewan Pengawas akan memberikan fundamen yang kuat untuk pimpinan KPK bisa melaksanakan secara baik menjamin kepastian hukum," kata Tumpak usai dilantik di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/12).

Tugas Dewas KPK

Pimpinan KPK periode 2003 tersebut mengatakan, akan bekerja sesuai aturan dalam Undang-undang no 19 tahun 2019 tentang perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi. Dia menjelaskan terdapat tugas 6 tugas dewas, yaitu tertulis di pasal 37.

"Satu, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Kedua, menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK. Tiga, menerima laporan kalau ada dugaan pimpinan atau pegawai yang melanggar kode etik," ujarnya

"Empat, melakukan persidangan terhadap orang yang melakukan dugaan adanya pelanggaran uu ataupun pelanggaran kode etik tadi. Dan memberikan persetujuan atau tidak atas penyadapan dan penggeledahan dan penyitaan. Terakhir mengevaluasi kinerja KPK selama satu tahun dan melaporkannya ke presiden DPR dan BPK sudah diatur dalam UU," papar Tumpak.