Belum Ada Aturan Khusus Tangani Kebakaran di Laut yang Tercemar Minyak

Merdeka.com - Insiden tumpahan minyak Pertamina di Teluk Balikpapan di bulan Maret 2018 lalu, mengakibatkan banyak kerugian nyawa, materi dan kerusakan parah lingkungan yang tidak ternilai. Secara umum, Indonesia belum punya aturan yang jelas tentang penanganan kebakaran di laut, yang terpapar minyak.

Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), telah menginvetigasi peristiwa itu, dan mengungkap temuan di daratan dan di perairan, kepada wartawan di Balikpapan pagi tadi. Terungkap, belum ada peraturan khusus penanganan kebakaran di laut, yang dipicu paparan minyak.

"Belum ada yang mengatur soal pemadaman kebakaran akibat tumpahan minyak. Baru mengatur soal minyaknya sendiri. Belum penanganan apinya," kata Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Kamis (14/3).

KNKT juga mengungkap temuan-temuan dari investigasi hampir setahun terakhir ini. "Temuan perairan, belum ada kewenangan perusahaan migas di daerah ini, mengamankan asetnya di luar jeti (dermaga). Baru di dalam areal jeti. Soal sistem peringatan dini," kata Soerjanto.

Soerjanto menerangkan, hasil investigasi, jadi rekomendasi kepada banyak pihak terkait seperti Kemenhub hingga kementerian ESDM tentang pipa bawah laut dan KSOP. "Ada aturan 20 meter, aturan 13 meter terkait pemendaman pipa. Sinkronisasi harus jelas tentang job desk," ujarnya.

Pun demikian dengan KSOP, lanjut Soerjanto, diharapkan melakukan pelatihan ulang prosedur penanganan darurat pagi pemandu di perairan.

Sementara, Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi menerangkan, hasil investigasi KNKT meski bukan jadi acuan untuk proses hukum, namun memiliki banyak manfaat. "Peristiwa tumpahan minyak itu, berdampak lingkungan dan lainnya. Juga kerugian materil, dan nyawa. Jangan sampai terulang lagi," demikian Rizal.