Belum Lapor LHKPN, Calon Hakim MK Dicecar DPR saat Fit & proper Test

Merdeka.com - Komisi III menggelar uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon hakim konstitusi di Ruang Rapat Komisi III, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/2). Setidaknya ada enam dari 11 calon hakim yang diuji hari ini.

Rapat dimulai pukul 10.41. Diawali dengan menguji mantan Wakil Ketua Komnas HAM Hesti Armiwulan Sochmawardiah.

Hesti memaparkan hasil makalahnya uang dibuat sebagai salah satu syarat pengujian. Setelah memaparkan singkat dilanjut sesi tanya-jawab dari anggota DPR dimulai dari dari Fraksi PPP Arsul Sani.

Dalam tanya-jawab tersebut Arsul mempertanyakan Hesti yang belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Ibu pernah menjadi komisioner Komnas HAM, pada saat Ibu menjabat itu ada yang melaporkan bahwa Ibu tidak melaporkan LKHPN, nah ini saya mohon penjelasannya," kata Arsul.

Hal itu langsung dijawab oleh Hesti. Menurutnya, selama menjabat sebagai pimpinan Komnas HAM Hesti tidak pernah diminta oleh Sekretariat Jenderal untuk membuat LKHPN.

"Kebetulan saya adalah wakil ketua komnas ham 2007-2010 dan saya yang mengurus yang semua yang berkaitan dengan kesekjenan ini. semua yang kami lalukan ada SPT dan semua diurus oleh kesekjenan," ungkap Hesti.

Hesti menegaskan belum dilaporkannya LHKPN bukan berarti ia tidak patuh hukum. Tetapi, kata dia, LKHPN memang diurus oleh Kesekjenan Komnas HAM.

"Segala kerendahan hati tidak ada maksud apapun kami tidak patuh terhadap peraturan perundang-undangan," ucapnya.

Dia mengaku akan menebus kesalahannya dengan melaporkan LHKPN ke KPK. Pelaporan itu dilakukan untuk bisa menjabat sebagai hakim konstitusi.

"Sekarang itu kami sudah melaporkan itu untuk jabatan Hakim Konstitusi," tandasnya.

Diketahui selain Hesti, DPR akan menguji lima orang lainnya. Mulai dari Aidu Fitriciada Azhari, Bahrul Ilmi Yakup, Galang Asmara, Wahidudin Adams, dan Refly Harun.