Belum usai penyidikan Obor Rakyat, kini muncul oborrakyat.com
Merdeka.com - Di tengah berjalannya proses penyelidikan terkait tabloid Obor Rakyat, kini media dengan nama sama tampil dalam bentuk online. Warna kuning diambil sebagai latar belakang situs tersebut.
Situs www.oborrakyat.com menampilkan berbagai pemberitaan terkait pasangan capres-cawapres peserta pemilu. Namun, apa yang ditayangkan oborrakyat.com lebih banyak pemberitaan negatif tentang capres Joko Widodo ( Jokowi ).
Oborrakyat.com memiliki enam kanal berita. Namun, dalam pemberitaannya oborrakyat.com tidak mencantumkan nama reporter, pun struktur redaksinya. Situs ini hanya mencantumkan alamat redaksi di Jl Bekasi Timur 7 no 15b Rawa Bunga Jatinegara.
-
Kenapa Jokowi dikritik? Khususnya terhadap keluarga Jokowi yang ikut dalam kontestasi politik baik Pilpres maupun pilkada.
-
Siapa yang mengkritik Jokowi? Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
-
Apa yang dibilang Jokowi soal kampanye? 'presiden boleh berkampanye.''
-
Mengapa Jokowi digugat? Gugatan itu terkait dengan tindakan administrasi pemerintah atau tindakan faktual.
-
Siapa yang disebut Jokowi sebagai sosok yang keliru? “Karena ia percaya sumber daya planet bumi terbatas. Akan tetapi, ternyata Thanos keliru.“
-
Siapa yang menggugat Jokowi? Gugatan itu dilayangkan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI)
Belum diketahui apakah oborrakyat.com terkait dengan tabloid cetak dengan nama sama yang sekarang sedang diselidiki Bareskrim Polri. Hanya saja bentuk huruf Obor Rakyat di tabloid cetak sama dengan di oborrakyat.com.
Pemimpin Redaksi tabloid Obor Rakyat, Setiyardi Budiono juga tidak membalas pesan dari merdeka.com. Padahal, pesan sudah terbaca.
Setiyardi sudah dua kali diperiksa oleh Bareskrim Polri. Namun ketika ditanya soal percetakan Obor Rakyat, asisten Staf Khusus Presiden Velix Wanggai itu malah meninggi. Setiyardi cuma mengatakan dialah yang mengirim seratus ribu eksemplar tabloid berisi berita SARA terkait capres Joko Widodo ( Jokowi ) itu kepada pesantren-pesantren di Jawa.
Ketua Dewan Pers Bagir Manan pernah menyatakan bahwa Obor Rakyat bukan termasuk pers. Bagir menyebut dua kriteria yang tidak dipenuhi Obor Rayat sebagai bagian dari pers yakni berbadan hukum dan memiliki alamat yang jelas.
"Ada dua kriteria. Pertama dari segi penyelenggaraannya, menurut Undang-Undang penyelenggara pers harus berbadan hukum, dia (Obor Rakyat) tidak menunjukkan itu. Kemudian dari sisi pengelolaan persnya dia (pers) harus ada alamat yang jelas, ada pimpinan redaksinya itu (Obor Rakyat) sama sekali kita tidak temukan," kata bagir di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6).
Tabloid Obor Rakyat diduga melanggar UU Pers yakni Pasal 9 Ayat 2 yang menyebutkan bahwa pers harus berbadan hukum. Ancaman sanksinya yakni pidana denda Rp 100 juta.
Tim advokasi Jokowi - JK melaporkan penulis Obor Rakyat Setiyardi dan Darmawan Sepriyossa terkait dugaan melanggar Pasal 310 KUHP tentang fitnah dan Pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik ke Mabes Polri pada Senin (16/6) lalu.
(mdk/ren)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Menteri Koordinator Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan (BG) menilai, Jokowi salah satu putra terbaik Indonesia.
Baca SelengkapnyaPerbuatan OCCRP menominasikan Jokowi dalam daftar tokoh korup itu, dinilai menghina kedaulatan bangsa Indonesia.
Baca SelengkapnyaMenurutnya, penilaian yang dilakukan oleh Organize Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) perlu diselidiki lebih lanjut.
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menyebut masih banyak media online yang tidak memiliki dewan redaksi.
Baca SelengkapnyaPresiden RI ke-7 Joko Widodo masuk ke dalam nominasi finalis tokoh Kejahatan Terorganisasi dan Korupsi 2024 versi OCCRP.
Baca SelengkapnyaJokowi menegaskan saat ini banyak mendapat tuduhan, fitnah, framing jahat tanpa adanya bukti
Baca SelengkapnyaJadi, lanjut Andy, secara metodologis, publikasi itu tidak bisa dipertanggungjawabkan.
Baca SelengkapnyaHabiburokhman membandingkan pemerintahan saat orde baru dengan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi menanggapi tudingan penggeledahan rumah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto oleh KPK hanya pengalihan isu.
Baca SelengkapnyaKPK mempersilakan kepada pihak-pihak menggunakan hak hukumnya ke aparat penegak hukum yang ada.
Baca SelengkapnyaJokowi tetap menganggap sebuah kritikan sebagai kebebasan berekspresi.
Baca SelengkapnyaBak seorang raja, Joko Widodo juga sudah mempersiapkan pangeran dan permaisuri untuk mengisi jabatan-jabatan berikutnya.
Baca Selengkapnya