BEM Fisip Unpad: Kami Bersama Jokowi tapi Boong

Merdeka.com - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fisip Universitas Padjadjaran (Unpad) mengkritisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui konten di media sosial. Mereka meminta pejabat pemerintah berhenti 'ngibul' dan bekerja sebaik-baiknya untuk memperbaiki tingkat kepercayaan publik yang turun.

Konten kritik diunggah di berbagai platform media sosial seperti Instagram dan twitter @bemfisipunpad. Unggahan pertama diisi oleh gambar dengan tulisan "Kami Bersama Presiden Jokowi". Namun pada unggahan berikutnya berisi gambar Presiden Joko Widodo dengan tulisan "Tapi Boong".

Unggahan berikutnya berisi poin-poin dari kritik yang disampaikan. Yang pertama mereka menilai presiden antikritik. Kritik yang disampaikan kerap berujung pada serangan di media sosial maupun aksi represif. Contohnya saat demonstrasi omnibus law.

Poin kedua adalah kriminalisasi kepada masyarakat adat. Dari catatan mereka, melansir YLBHI, terjadi 51 kali kriminalisasi terhadap masyarakat adat sepanjang tahun 2019. Poin ketiga berisi tentang inkonsistensi pernyataan presiden dengan kinerja dari jajarannya.

Contoh kasusnya adalah saat Tes Wawasan Kebangsaan pegawai KPK. Dalam beberapa cuitannya, Presiden Joko Widodo menyatakan hasil TWK tidak dijadikan satu–satunya dasar dalam pemberhentian 75 pegawai KPK. Namun faktanya, KPK tetap mencoret 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan.

Poin keempat, BEM Fisip Unpad mengkritisi kebingungan pemerintah menghadapi krisis saat pandemi Covid-19. Selama pandemi berlangsung, penanganan dianggap carut-marut dan belum ada tanda bisa mengakhirinya. Di sisi lain, saat pandemi mash berlangsung, pemerintah bersama DPR mengeluarkan berbagai kebijakan kontroversial dengan disahkannya UU Minerba dan UU Cipta Kerja.

Poin kelima adalah kursi pejabat publik hingga komisaris BUMN untuk keluarga dan rekan dekat. BEM Fisip Unpad menilai di era Presiden Joko Widodo, anak dan menantunya ada yang menjadi kepala daerah. Yakni, Gibran Rakabuming Raka (Wali Kota Solo) dan Bobby Nasution (Wali Kota Medan).

Dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Ketua BEM FISIP Unpad, Virdian Aurellio Hartono menjelaskan bahwa kritik tersebut adalah respons beragam hal. Di antaranya inkonsistensi Presiden Joko Widodo antara pernyataan dan kenyataan di lapangan.

"Selain itu ada pernyataan salah satu BEM di Bali yang menyatakan di akunnya bahwa "kami menyatakan menolak pernyataan BEM UI. Kami bersama Jokowi dan kami akan melawan BEM dengan BEM, itu urusan kami". Mereka juga menyebut kata kadrun. Bagi kami itu tidak intelek dan tampak menjilat kekuasanan," ucap dia, Jumat (16/7).

"Itu memantik kami membuat postingan serupa. Kami bersama Jokowi tapi boong. Kami punya berbagai rasionalisasi yang bisa dipertanggungjawabkan," tegas dia lagi.

Ia memastikan bahwa konten kritik yang disampaikan di media sosial adalah pemantik untuk membuat rentetan beragam kajian mengenai isu hukum, koupsi dan lain-lain.

Pihak BEM Fisip Unpad mengaku tidak khawatir bahwa kritik kepada pemerintah berujung pada kasus hukum atau menimbulkan masalah dengan pihak rektorat. Meski begitu, ia mengaku sudah meyusun berbagai kemanan lapis ganda mengantisipasi adanya serangan di media sosial atau peretasan.

"Kami merasa melakukan hal yang tidak melanggar apapun. Yang kedua, sejauh ini belum ada panggilan apapun dari rektorat. (Kritik yang disampaikan) Ini memantik diskursus publik yang nanti kita arahkan diskursusnya ke arah bacaan yang akademis dan ilmiah," imbuhnya.

"Lucu sih, ketika kita mengkritik justru harus banyak hati-hati. Cuman itu jadi satu hal yang kami terpaksa lakukan. Tapi sejauh ini belum ada (serangan di media sosia atau peretasan) kami mengaktifkan keamanan lapis ganda," kata dia.

Kritik diperlukan sebagai cara agar pemerintah bisa mengetahui permasalahan atau pemikiran rakyatnya. Menurut dia, mata uang antara pemerintah dan rakyatnya berupa kepercayaan.

"Nah bahayanya, kalau kepercayaan sudah menurun, kemudian rakyat semakin chaos dengan dunianya sendiri. PPKM yang sering dibecandain (menjadi akronim) 'Pelan Pelan Kita Mati'. Itu bisa jadi salah satu hal bentuk ketidakpercayaan kepada pemerintahan sekarang, karena banyak hal yang kontradiktif antara pernyataan dan kebijakan," terang dia.

"Kami berharap stop jadi ngibul dan stop jadi munafik. Jalankan roda pemerintahan sebagaimana seharusnya dan dengarkan suara rakyat jangan jadi direpresif," pungkasnya.